Pertemuan BI 2023, Jokowi Soroti Realisasi Belanja Provinsi Baru 64 Persen Padahal Sisa 3 Minggu Lagi

Pertemuan BI 2023, Jokowi Soroti Penyerapan Anggaran Provinsi Baru 64 Persen Padahal Sisa 3 Minggu Lagi
Pertemuan BI 2023, Jokowi Soroti Penyerapan Anggaran Provinsi Baru 64 Persen Padahal Sisa 3 Minggu Lagi


BATAM – Dalam acara Pertemuan Tahunan BI Bank Indonesia 2023 dengan tema ‘Sinergi memperkuat Ketahanan dan kebangkitan Ekonomi Nasional’ dihadiri langsung Presiden Joko Widodo, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Kegiatan sama juga disiarkan secara live di seluruh perwakilan Bank Indonesia se Indonesia, termasuk di Provinsi Kepri di gelar di Hotel Marriot Harbaour Bay Jodoh Batam.

Setelah mendengarkan pemaparan Gubernur Bank Indonesia, Presiden Jokowi dalam sambutannya sependapat dengan penilaian Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, bahwa dunia memang sedang tidak baik-baik saja.

Banyak fenomena isu domestik negara yang berdampak ke global. Amerika Serikat inflasi dan suku bunga tinggi, RRT perlambatan ekonomi dan krisis properti. Peningkatan tensi geopolitik yang semua dadakan.

Tetapi, di akhir summit Jokowi dalam hati menyimpulkan bahwa memang perangnya tidak mungkin disetop dalam waktu dekat. Oleh sebab itu dampak dari perang yang ada harus sama-sama kita antisipasi.

Pemanasan global betul-betul kita rasakan akibatnya produksi pangan kita sedikit menurun dan 22 negara membatasi ekspor pangan.

Dulu yang namanya impor beras semua negara menawarkan ‘saya punya stok’, ‘saya punya stok’, ‘saya punya stok’, sekarang 22 negara stop ekspor dan membatasi ekspor pangan.

Tapi apapun alhamdullilah dan patut disyukuri Indonesia masih tetap tumbuh dan stabil pertumbuhan ekonomi kita tahu semuanya tadi disampaikan gubernur di kisaran 5 persen.

Ini kalau bicara dengan kepala negara lain dengan presiden dengan perdana menteri Indonesia bangga banget loh, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di kisaran 5 persen.

Meskipun kalau dilihat kadang-kadang di bawah tadi saya sampaikan ke Pak gubernur.

“Pak Gub saya mendengar dari banyak pelaku usaha ini kelihatannya kok peredaran uangnya makin kering di pelaku-pelaku. Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN atau terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SRBI atau SVBI. Sehingga yang masuk ke sektor riil menjadi berkurang,” sidir Jokowi.

Dan juga dari fiskalnya juga sama kita cek realisasi belanja pemerintah daerah. Realisasi belanja Pemda padahal tinggal 3 minggu, itu masih di angka 64 persen. Pemerintah pusat juga masih di angka 76 persen.

“Hal-hal seperti ini hampir setiap hari selalu saya ikuti dan saya telepon pak Gubernur, eh tapi nggak telpon Pak Gub nanti intervensi. Menkeu pasti saya telepon ini kondisinya seperti apa sebetulnya,” papar Jokowi terlihat kecewa, 29 November 2023 malam di Jakarta.

Diakhir sambutannya, Jokowi tidak khawatir dengan pelaksanaan pemilu 2024.

” Negara kita sudah pengalaman menghadapi pemilu,” tutup Jokowi.

Empat Kebijakan Moneter

Gubernur Bank Indonesia (BI) memastikan suku bunga acuan akan ditahan sampai 2025. Seiring dengan itu, ia akan mengeluarkan empat kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi ke depan.

“2025, suku bunga BI rate akan kami pertahankan,” kata Perry.

Untuk kebijakan moneter sendiri, dia mengatakan selain mempertahankan suku bunga acuan, BI juga akan terus menjaga inflasi pada 2024 di level 2,5% plus minus 1%, kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah dengan intervensi di pasar spot, forward, DNDF, dan operasi moneter pro market untuk tarik aliran modal asing portofolio.

“Itu dengan mendorong SRBI, SVBI, SUVBI, dan pengelolaan lalu lintas capital flow DHE SDA diwajibkan PP No. 36 Tahun 2023 akan diperluas,” tegas Perry.

BACA JUGA Ternyata Museum Bank Indonesia di Jakarta ada Simpan Koleksi Mata Uang Kepri

Adapun empat kebijakan tambahan selain kebijakan moneter itu ialah terkait penguatan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, dan pengembangan ekonomi keuangan syariah maupun UMKM.

Adapun khusus untuk, terkait kebijakan makroprudensial, kebijakan pertama di antaranya mempertahankan insentif likuiditas makroprudensial, untuk mendorong kredit pembiayaan ke sektor-sektor prioritas senilai Rp 159 triliun, dengan tambahan Rp 20 triliun.

Kedua, juga akan terus memperlonggar kebijakan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebagai Macroprudential Liquidity Buffer senilai Rp 81 triliun. Oleh karena itu ia meminta supaya kebijakan ini dimanfaatkan betul-betul oleh perbankan.

Ketiga, dengan kebijakan pengawasan sistemik melalui koordinasi dengan komite stabilitas sistem keuangan. Sambil juga memperkuat sistem pembayaran secara digital dengan mengakselerasi implementasi blue print sistem pembayaran Indonesia.

Adapun kebijakan keempat, yakni dengan pengembangan digital rupiah, dan perluasan QRIS maupun BI Fast di level regional ASEAN, hingga Jepang, Uni Emirat Arab, untuk memperkuat local currency transaction dan mempermudah transaksi hingga ke tingkat UMKM.

Editor : Dedy Suwadha

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News