DPRD Natuna Minta Pemerintah Genjot Penarikan Retribusi dan Pajak Daerah



NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan penyesuaian tarif pajak daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tidak memberatkan pelaku usaha.

Erwan Haryadi, Ketua Komisi III DPRD Natuna, mengungkapkan sangat dorong pemerintah untuk mengoptimalkan penarikan retrebusi dan pajak daerah.

Meskipun target yang ditetapkan Pemda Natuna untuk tahun 2023 telah tercapai, penarikan pajak dinilai belum optimal.

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), masih banyak objek pajak seperti restoran, rumah makan, dan Tempat Hiburan Malam (THM) yang belum ditarik sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Penarikan pajak stagnan setiap bulannya menunjukkan adanya ketidaktransparan dalam proses penarikan tersebut.

“Jika penarikan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan regulasi yang ada, secara otomatis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat, memberikan dampak positif pada pembangunan yang sedang berlangsung,” ungkap Erwan kemarin.

Meskipun mengapresiasi capaian Pemda Natuna dalam mencapai target PAD 2023, Erwan menegaskan pentingnya optimalisasi penarikan PAD dari objek lainnya.

Suryanto, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), menjelaskan bahwa sumbangan terbesar PAD Natuna tahun 2023 berasal dari pajak pasir kuarsa.

Namun, untuk penarikan retrebusi dan pajak daerah dari objek pajak lainnya, Suryanto berkomitmen untuk meningkatkan penarikannya.

Untuk mencapai hal tersebut, BPKPD akan bekerja sama dengan Satpol-PP untuk melakukan pengecekan langsung terhadap objek pajak.

Mereka akan menaksir pendapatan objek pajak setiap minggu dan mengalikannya dengan empat untuk menentukan pendapatan bulanan, selanjutnya menghitung persentase penarikan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya ini akan membantu dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas penarikan pajak, memastikan bahwa semua objek pajak memberikan kontribusi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku bagi Pendapatan Asli Daerah Natuna.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Pajak Daerah (BKPD) Kabupaten Natuna, Suryanto pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa FGD kali ini secara khusus membahas hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan undang undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait pajak dan retribusi daerah.

“Dengan adanya peraturan terbaru terkait pajak dan retribusi daerah dari pemerintah pusat, sehingga perlu ada penyesuain peraturan daerah,” kata Suryanto.

Ia berharap ada kesempatan bersama dan solusi karena perubahan peraturan pemerintah pusat dapat disesuaikan dan juga dapat memperkuat sistem perpajakan daerah.

Lebih lanjut, kata dia, pada Perpu Nomor 1 tahun 2020, seluruh daerah mengalami “refocusing” anggaran sehingga memiliki imbas hingga saat ini yang harus ada penyesuaian di tingkat daerah.

“Sehingga proses pembangunan yang dimulai dari musrenbang, pelaksanaan pembangunan sampai pelaporan harus berdasarkan skala prioritas,” kata Suryanto menjelaskan.

Menurut Suryanto, rancangan pajak daerah dan retribusi menurut Undang Undang nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah mengatur beberapa hal dan telah menetapkan 12 item struktur pajak daerah.

“Diantaranya menurunkan “Administration and compliance cost”, memperluas basis pajak, dan harmonisasi peraturan perundangan lainnya,” kata Suryanto.

Dalam FGD tersebut, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan kesepakatan Pemerintah Kabupaten Natuna dianataranya adalah, penentuan tarif pajak yang tidak membebani masyarakat dan pelaku usaha.

Penetapan tarif pajak harus berpengaruhi pada pendapatan “revenue”. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan tarif pajak yang sesuai standar. Penetapan besaran PPB berdasarkan ZNT. Strategi peningkatan pajak daerah melalui peningkatan kunjungan wisata.

Namun diketahui “accesbilitas” transportasi udara masih menjadi kendala dalam peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Natuna.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News