Pembahasan RUU Desa: Masa Jabatan Kepala Desa Disepakati Delapan Tahun, Maksimal Dua Periode

Masa Jabatan Kepala Desa Disepakati Delapan Tahun, Maksimal Dua Periode
Aksi demo para kepala desa di depan Gedung DPR RI beberapa waktu lalu menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa (foto liputan6)


JAKARTA – Ketua Panja RUU Desa sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi, mengumumkan bahwa telah tercapai kesepakatan penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Desa. Salah satu poin penting yang disepakati adalah masa jabatan kepala desa yang ditetapkan selama delapan tahun atau maksimal dua periode.

“Ya, Baleg dalam rapat kerja dengan pemerintah telah menyetujui pembahasan persetujuan tingkat I revisi Undang-Undang Desa. Salah satu poin krusial adalah masa jabatan kepala desa selama 8 tahun, maksimal 2 periode,” kata Achmad Baidowi seperti yang dikutip pada Rabu (7/2/2024).

BACA JUGA: Bawaslu Riau: 16 Kasus Pelanggaran Pemilu Diproses, 5 Selesai, 3 Berpotensi Pidana

Respons DPR RI Terhadap Aksi Demonstrasi Organisasi Desa

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan respons terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perangkat desa.

Puan menyampaikan bahwa dirinya telah bertemu dengan 21 organisasi perangkat desa untuk membahas tuntutan mereka.

Puan menekankan pentingnya pemahaman mekanisme pembentukan perundang-undangan antara DPR dan pemerintah yang dipahami oleh semua pihak terkait.

Dalam pertemuan tersebut, tercapai kesepakatan bersama untuk saling menghargai dan menghormati, serta menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.

“Jadi, insya Allah, atas kesepakatan dan persetujuan tersebut, kita akan saling menghargai, menghormati, tidak akan ada lagi yang menyampaikan aspirasi secara tidak tertib,” tambahnya.

BACA JUGA: Harga Emas Pegadaian Kembali Naik: Cek Harga Terbaru di Galeri 24 Batam

Rapat Pleno Baleg DPR RI dan Menteri Dalam Negeri

Rapat pleno tingkat I antara Baleg DPR RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menghasilkan kesepakatan untuk mengambil pendekatan tengah dalam revisi Undang-Undang Desa.

Salah satu titik perdebatan adalah masalah masa jabatan kepala desa. Meskipun sebelumnya terdapat usulan beragam, baik dari pemerintah maupun dari kalangan desa, akhirnya diputuskan untuk mengusulkan masa jabatan delapan tahun dengan maksimal dua periode.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara kebutuhan pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat desa. (*)

Sumber: tvone

Editor: Denni Risman

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News