Informasi bocor, Tim Terpadu TNI-POLRI Tidak Temukan Aksi Penambangan Pasir Ilegal

Tim Terpadu TNI-POLRI Tidak Temukan Penambangan Pasir Ilegal
Tim Terpadu TNI-POLRI Tidak Temukan Penambangan Pasir Ilegal
HARRIS BARELANG

BATAM – Tim Terpadu TNI-POLRI, Ditpam, dan Satpol PP telah melaksanakan penertiban tambang pasir ilegal di wilayah Nongsa, Kota Batam pada tanggal 20 Februari 2024. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol R. Moch Dwi Ramadhanto, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk personel TNI, POLRI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.

Penertiban ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan masyarakat dan maraknya pemberitaan di media online dan media sosial mengenai kegiatan tambang pasir ilegal di wilayah tersebut. Kapolda Kepri, Irjen. Pol. Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H., memberikan perintah kepada Kapolresta Barelang untuk melakukan penertiban atau penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal.

Meskipun pada saat penertiban tidak ditemukan penambang sedang beroperasi, tim terpadu tetap akan memantau kegiatan penambangan pasir ilegal di wilayah Kota Batam. Kapolresta Barelang memberikan himbauan kepada pelaku penambang ilegal untuk tidak melanggar aturan, mengingat dampak negatifnya terhadap lingkungan, seperti rusaknya lingkungan hidup, terganggunya resapan air, pencemaran udara, tanah longsor, dan penggundulan hutan.

Pelaku penambang ilegal yang ditangkap dapat dijerat dengan Pasal 161 jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105, dan/atau Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ancaman hukuman mencakup penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta.

BACA JUGA BP Batam Bersama Polresta Barelang Tertibkan Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Nongsa

Selain itu, pelaku penambang ilegal di hutan lindung dapat dijerat dengan Pasal 82 ayat 1 huruf (b) dan (c) jo Pasal 12 huruf (b) dan (c), dan/atau Pasal 83 ayat 1 huruf (a) jo Pasal 12 huruf (d) undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang telah diubah dengan UU No. 06 Tahun 2023. Ancaman hukuman mencakup penjara 1-5 tahun dan denda Rp 500 juta hingga Rp 2,5 miliar.

Himbauan dan tindakan ini menunjukkan keseriusan aparat keamanan dan pemerintah dalam menanggulangi praktik tambang ilegal yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat setempat.(*)

Humas Polresta Barelang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP PROMO ENTENG