Diskusi AJI, Catatan Kelam Kerusakan Lingkungan di Batam

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Batam menggandeng NGO Akar Bhumi Indonesia bersama Mongabay Indonesia dan Batam Bergerak, menggelar diskusi terkait situasi lingkungan di Batam, Sabtu, (24/2/2024) malam, di sekretariat AJI Kota Batam.(Foto: Istimewa)
HARRIS BARELANG

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Batam menggandeng NGO Akar Bhumi Indonesia bersama Mongabay Indonesia dan Batam Bergerak, menggelar diskusi terkait situasi lingkungan di Batam, Sabtu, (24/2/2024) malam.

Diskusi yang turut melibatkan mahasiswa, aktivis dan nelayan serta perwakilan pemerintahan tersebut mengusung tema “Catatan Kelam Kerusakan Lingkungan di Batam”.

Para peserta sangat antusias mengikuti diskusi yang berlangsung sederhana di halaman sekretariat AJI Batam.

Peserta yang hadir duduk lesehan, sembari menikmati sajian menu (rebusan) yang telah disediakan oleh panitia.

“Kita juga minta peserta diskusi membawa botol minuman sendiri, pasalnya pihak panitia tidak menyediakan minuman kemasan, demi mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,” terang Ketua Panitia Pelaksana Diskusi Yogi Saputra.

Sementara itu, Sekretaris AJI Kota Batam, Fathur Rohim, menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan acara diskusi.

“Berharap agar acara seperti ini dapat diselenggarakan rutin. Kami dari AJI Kota Batam sangat mendukung penuh. Semoga diskusi seperti ini terus berlanjut,” kata Fathur.

Diskusi dimulai dengan menyaksikan tayangan film dokumenter berjudul “Pesisir yang Terusir”, yang merupakan karya jurnalis lingkungan di Kota Batam.

Peserta selanjutnya mendengarkan paparan dari empat narasumber, yaitu diantaranya Jurnalis Harian Kompas Pandu Wiyoga, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Batam IP, Pendiri NGO Akar Bhumi Hendrik Hermawan serta Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Anam.

Pandu Wiyoga memaparkan presentasi terkait kerusakan lingkungan dan dampak bencana alam di Batam.

Ia menyebut, tidak dipungkiri bahwa, secara keseluruhan bencana yang terjadi di Batam masih dalam skala kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut menjadi bom waktu jika kurang mitigasi dalam menangani apa yang terjadi.

“Saya pernah menulis tulisan di Kompas, ‘Bom Waktu Bencana Alam di Pulau-pulau Kecil’. Hal ini menunjukan bahwa bencana longsor yang terjadi di Serasan Natuna secara tiba-tiba, yang menewaskan 55 orang, bencana ini tidak ada yang memprediksi,” ujar Pandu.

Menurutnya, di tengah meningkatnya perubahan iklim global saat ini, nelayan di Pulau-pulau kecil sangat merasakan dampaknya.

“Seperti berita-berita yang kami tampilkan ini, yang menjadi korban tetap nelayan, kami pernah menulis soal nelayan Suku Laut Air Mas Batam, mereka terpaksa memulung karena tidak bisa melaut lagi akibat cuaca ekstrim,” kata Pandu.

Menurut Pandu, seharusnya saat ini semua kalangan harus melek (peduli ) soal isu lingkungan. Bersama memperhatikan persoalan yang masih dianggap baru.

“Ketidakpedulian kita terhadap lingkungan adalah bentuk warisan dari orang-orang sebelum kita, sehingga dari sekarang ini kita harus memperbaiki itu, salah satunya dengan ikut berpartisipasi dalam diskusi-diskusi seperti ini,” kata Pandu.

Kabid Penindakan DLH Batam, IP menjelaskan tentang faktor-faktor kerusakan lingkungan di Batam, termasuk masalah reklamasi yang mengancam ekosistem pesisir.

“Seperti yang ada di dalam dokumenter yang kita saksikan bersama, mangrove sekarang degradasinya memang sedang masif terjadi di Batam, mangrove yang masih banyak hanya tersisa di Pulau Rempang Galang,” katanya.

IP juga mengatakan, banyak laporan soal kerusakan pesisir yang diterimanya, bahkan ia menegaskan bahwa laut bukanlah kewenangan DLH Kota Batam.

“Jadi hal itu bukan kewenangan kami lagi,” kata IP menganalogikan pesisir laut bukan kewenangan DLH Batam.

Sementara itu PSDKP Batam, Anam, menekankan pentingnya pemahaman terhadap aturan-aturan lingkungan, seperti dalam kasus reklamasi.

Tidak semua reklamasi yang ada di pesisir pantai merupakan kewenangan PSDKP.

“Tetapi yang harus dipahami, yang disebut reklamasi itu ketika timbunan tanah masuk ke garis pantai,” katanya.

Founder Akar Bhumi, Hendrik Hermawan menegaskan, pihaknya akan selalu digaris terdepan dalam melakukan advokasi kerusakan lingkungan.

Bahkan Akar Bhumi sendiri tidak hanya masalah advokasi saja, tetapi juga terkait edukasi dan rehabilitasi.

“Satu hal yang perlu diingat, membiarkan kerusakan lingkungan terjadi, adalah bentuk kejahatan lingkungan lainnya,” kata Hendrik.

Antusiasme peserta mengikuti diskusi AJI Kota Batam, Catatan Kelam Kerusakan Lingkungan Di Batam.(Foto: Istimewa)

Dalam sesi diskusi para tamu undangan juga sangat antusias memberikan tanggapan dan pertanyaan.

Seperti yang disampaikan oleh Pokmaswas DKP Provinsi, Sapet dan Garry. Kedua Pokmaswas ini fokus merawat pesisir mereka.

Sapet merupakan Pokmaswas yang mengawasi kawasan pesisir Pulau Buluh dan sekitarnya. Sedangkan Garry menjaga pesisir di kawasan Nongsa.

Namun saat ini kata mereka, tidak hanya kerusakan pesisir laut saja yang mengancam nelayan. Tetapi pesisir kampung nelayan juga terancam diambil oleh perusahaan-perusahaan besar.

“Tentu hal ini yang kami renungkan setiap hari, laut kami sudah hancur, sekarang kampung kami juga akan diambil,” kata Sapet.

Turut serta hadir dalam diskusi Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, Sopandi.

Ia mengatakan, saat ini tim advokasi fokus membantuk masyarakat Rempang yang sedang menjalankan sidang di Pengadilan Negeri Batam.

Ia berharap semoga peserta yang hadir ikut memberikan do’a dan dukungannya kepada masyarakat Rempang yang sedang berjuang.

Raihan dari Pers Mahasiswa Kampus Ibnu Sina menyambut baik diskusi tersebut. Ia mendapatkan pandangan dari hasil mengikuti diskusi, bahwa mahasiswa tidak mesti bergerak aksi setelah merasakan keresehan yang ada.

“Tetapi harus kritis kala keresahan itu sudah dirasakan oleh orang lain,” katanya.(Aman/rilis AJI Kota Batam)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP PROMO ENTENG