Praktik Jual-Beli Surat Suara Guncang Pemilu Malaysia 2024: Migrant CARE ungkap Modusnya

Praktik Jual-Beli Surat Suara Guncang Pemilu Malaysia 2024
Migrant Care mengukap praktik jual beli surat suara di Malaysia (ilustrasi)
HARRIS BARELANG

JAKARTA – Praktik jual-beli surat suara menjadi sorotan utama dalam dinamika Pemilihan Umum 2024 di Malaysia. Kejadian ini terungkap pertama kali oleh Migrant CARE, organisasi yang secara aktif memperjuangkan hak-hak para pekerja migran.

Pada pekan lalu, mereka melaporkan praktik ilegal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Muhammad Santosa, seorang staf Migrant CARE, memaparkan bahwa modus operandi jual-beli surat suara melibatkan penggunaan surat suara yang dikirimkan ke kotak pos di jalur tangga apartemen tanpa disampaikan langsung kepada pemilih.

BACA JUGA: Gunung Marapi Kembali Erupsi: Letusan Terekam Sebanyak Tiga Kali

“Penerima surat suara tidak menyadari kiriman tersebut karena kurangnya transparansi dalam distribusi,” ungkap Santosa.

Pedagang surat suara secara sengaja memanfaatkan ketidaktahuan pemilih dengan mencari surat suara dari berbagai kotak pos apartemen.

Surat-suara tersebut kemudian diakumulasi dan dijual kepada peserta pemilu dengan menggunakan mata uang Malaysia, ringgit.

BACA JUGA: Dua Incumben Tumbang di Pileg DPD Kepri: Ismeth dan Dwi Ajeng, Wajah Baru Pengganti

Trisna Dwi Yuni Aresta dari Migrant CARE menekankan perlunya penghapusan metode pemungutan suara berbasis pos karena kurangnya transparansi dan potensi penyalahgunaan. Rekomendasi ini disampaikan kepada Bawaslu sebagai langkah antisipatif.

Perludem, sebuah lembaga yang memperjuangkan demokrasi dan pemilihan umum yang adil, menyoroti perlunya koordinasi yang lebih kuat antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia untuk menyelidiki praktik jual-beli suara pemilu.

Menurut mereka, kerjasama dengan KBRI akan memudahkan proses penyelidikan, termasuk memeriksa proses pengiriman dan pencoblosan surat suara di tempat pemilihan suara.

Bawaslu dan Mabes Polri Mulai Selidiki

Sementara itu, Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI, menyatakan bahwa lembaganya masih dalam proses penelusuran terkait dugaan jual-beli surat suara Pemilu 2024 di Malaysia.
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) juga sedang melakukan penyelidikan dan pemberkasan karena praktik ini memiliki unsur pidana.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, juga menegaskan bahwa pihaknya sedang mendalami dugaan tindak pidana jual-beli suara di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Nanti lebih lanjut kita akan pendalaman (kasus dugaan jual beli suara) di proses penyidikan (kasus manipulasi daftar pemilih) ini,” kata Djuhandhani saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

KPU telah mengambil tindakan dengan menonaktifkan tujuh orang panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di Kuala Lumpur. Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) akan diambil alih oleh KPU RI untuk memastikan kelancaran proses pemilihan.

Dua komisioner KPU, Idham Holik dan Mochamad Afifuddin, ditugaskan untuk memastikan PSU di Kuala Lumpur berjalan dengan baik.

Meskipun masih dalam tahap penelusuran dan penyelidikan, langkah-langkah tersebut menjadi upaya bersama untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses demokrasi di Malaysia. (*)

Sumber: republika

Editor: Denni Risman

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP PROMO ENTENG