PEKANBARU – Pasca penetapan status siaga darurat Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengajukan bantuan helikopter water bombing dan helikopter patroli untuk mengantisipasi dan menangani Karhutla di Riau.
Kepala Pelaksana BPBD Riau, M. Edy Afrizal, melalui Kabid Kedaruratan Jim Gafur, menyatakan bahwa setelah penetapan status siaga darurat Karhutla, pihaknya telah menyiapkan surat permintaan bantuan helikopter.
BACA JUGA: PKS Memenangkan Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sumatra Barat: Raih 10 Kursi
Bantuan helikopter tersebut diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Setelah penetapan status itu, kami sudah menyiapkan surat untuk permintaan bantuan helikopter ke KLHK dan juga BNPB,” katanya, Jumat.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa untuk helikopter water bombing, diajukan ke BNPB sebanyak enam hingga delapan unit.
BACA JUGA: Telkomsel Salurkan Ratusan Pasang Sepatu Hasil Donasi Poin Pelanggan ke Pelajar Papua
Sementara helikopter patroli diajukan ke KLHK sebanyak satu unit, karena saat ini sudah ada satu helikopter patroli yang standby di Riau.
“Melihat potensi yang ada di Riau, kami mengajukan bantuan helikopter water bombing sebanyak enam sampai delapan unit. Sedangkan helikopter patroli satu unit,” ujarnya.
Menurut Jim, helikopter ini diperlukan terutama untuk mengatasi jika sewaktu-waktu terjadi Karhutla di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dengan adanya helikopter water bombing, kebakaran dapat segera dipadamkan sebelum meluas.
BACA JUGA: Festival Kendaraan Hias Karimun Malam Takbiran 1445 Hijriah, Total Hadiah Rp 46 Juta
“Melihat dari kejadian Karhutla beberapa waktu yang lalu, terjadi di daerah yang sulit dijangkau melalui darat. Situasi seperti ini membutuhkan helikopter water bombing,” sebutnya. (kur)
