Jampidum Setujui Penghentian Penuntutan dalam 34 Kasus Berdasarkan Restorative Justice

Jampidum Setujui Penghentian Penuntutan dalam 34 Kasus Berdasarkan Restorative Justice
Kepala Pusat Penerangan Hukum, Dr. Ketut Sumedana
HARRIS BARELANG

BATAM – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Dr. Fadil Zumhana memberikan persetujuan terhadap 34 permohonan penghentian penuntutan dengan landasan keadilan restoratif atau Restorative Justice.

Kasus-kasus tersebut melibatkan sejumlah tersangka dari berbagai daerah di Indonesia, yang dituduh melakukan berbagai pelanggaran mulai dari perlindungan anak hingga tindak pidana lalu lintas.

Berdasarkan rilis yang diterima redaksi wartakepri.co.id, Selasa (2/4/2024), keputusan ini didasarkan pada beberapa alasan, termasuk telah tercapainya perdamaian antara tersangka dan korban, serta jaminan dari tersangka untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa adanya tekanan atau intimidasi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Dr. Ketut Sumedana menyebutkan, langkah selanjutnya adalah penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keputusan ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, sebagai upaya nyata dalam penegakan hukum yang berpihak pada prinsip keadilan dan pemulihan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP PROMO ENTENG