JAKARTA – Dewan Kehormatan PWI Pusat menegaskan bahwa bantuan yang diberikan oleh Kementerian BUMN untuk mendukung kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis di 30 provinsi di Indonesia harus diterima secara utuh oleh organisasi tersebut.
Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo, dalam pernyataannya pada Sabtu (6/4/2024), mengatakan bahwa tidak ada bentuk cashback, fee, atau potongan lainnya terkait dengan bantuan tersebut.
Ia menegaskan bahwa bantuan ini diberikan secara langsung atas perintah Presiden kepada Menteri BUMN saat pertemuan pengurus PWI dengan Presiden di Istana Negara pada 7 November 2023.
Pernyataan tersebut merespons berita yang beredar mengenai dugaan penyalahgunaan dana bantuan BUMN oleh sejumlah pengurus PWI.
Bantuan yang disepakati melalui forum humas BUMN senilai Rp6 miliar, namun terdapat informasi bahwa sekitar Rp2,9 miliar dari dana tersebut diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Dalam rapat Dewan Kehormatan pada tanggal 2 April 2024, beberapa pengurus yang terlibat dalam pengelolaan dana tersebut diminta klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan.
Sasongko Tedjo menekankan bahwa mekanisme di Dewan Kehormatan selalu meminta penjelasan secara menyeluruh untuk memahami kejadian yang sebenarnya.
Dewan Kehormatan juga menyatakan bahwa mereka akan memberlakukan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan internal organisasi, termasuk Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI.
Dalam waktu dekat, Dewan Kehormatan berencana mengumumkan putusan sanksi sesuai dengan dugaan pelanggaran yang terjadi. Sasongko menyayangkan tersebarnya informasi yang mengandung spekulasi dan rumor tanpa sumber yang jelas.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Tohir telah berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya kegiatan PWI, terutama UKW, di seluruh provinsi.
Sasongko menegaskan bahwa sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar, PWI tidak seharusnya terlibat dalam penyalahgunaan dana bantuan, termasuk dari BUMN.
Dewan Kehormatan PWI menegaskan pentingnya menjaga reputasi dan kepercayaan organisasi dengan baik. Transparansi dan akuntabilitas dianggap sebagai kunci untuk mempertahankan kepercayaan dari pemerintah dan mitra kerja lainnya.
Sasongko menambahkan bahwa wartawan, sebagai agen kontrol sosial, harus siap diawasi jika terjadi pelanggaran dalam berorganisasi.
Sumber: dk pwi pusat
