Tak Kunjung Diserahkan ke Pemkab Karimun, Pengelolaan PSU Komplek Perumahan Bellavista Tuai Konflik

Tak kunjung diserahkan kepada Pemkab Karimun, pengelolaan PSU komplek perumahan Bellavista, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menuai konflik.(Foto: Aman)

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Kewajiban penyerahan PSU kepada Pemkab maupun Pemkot diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 9 Tahun 2009, tentang Pedoman penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

Dalam Pasal 11 ayat (2) sendiri disebutkan bahwa, penyerahan PSU wajib dilakukan satu tahun setelah masa pemeliharaan, sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemkab, secara bertahap apabila pembangunan dilakukan secara bertahap atau sekaligus jika pembangunan tidak dilakukan secara bertahap.

Penyediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) sudah menjadi kewajiban bagi pihak developer yang membangun komplek perumahan.

KPU KEPRI

Fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut biasanya menjadi salah satu daya tarik bagi para konsumen untuk menggaet (membeli) unit properti yang dibangun oleh developer.

Persoalan itulah yang kini menimpa perumahan Bellavista, Tanjungbalai Karimun, Kepulauan Riau.

Warga komplek perumahan di kawasan RSUD dan pom bensin tersebut mengeluhkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang hingga saat ini belum diserahkan oleh developer yakni PT Mega Sedayu Property kepada Pemkab Karimun.

Salah seorang warga perumahan Bellavista, Budi menyebut, pada kenyataannya, developer belum memenuhi kewajibannya terkait fasilitas umum dan fasilitas sosial yang pada akhirnya menimbulkan konflik.

“Bahkan masih banyak pengembang perumahan yang belum memenuhi kewajiban penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) atau fasilitas sosial dan umum perumahan dan permukiman kepada Pemkab Karimun,” tutur Budi, Kamis (20/6/2024).

Untuk itu warga meminta klarifikasi dan penjelasan kepada pihak kecamatan maupun kelurahan setempat.

Karena menurutnya syarat pelepasan fasilitas umum atau sisa tanah yang disediakan oleh developer tidak boleh digunakan oleh warga untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

“Tidak boleh diganggu (dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi), lahan-lahan kosong yang berada di perumahan Bellavista sampai penyerahan dari developer kepada Pemkab dilakukan hingga rampung,” imbuhnya.(Aman)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP EXPO