Sah! Hasyim Asyari Diberhentikan Tidak Hormat sebagai Anggota KPU: Presiden Jokowi Teken Kepres

Sah! Hasyim Asyari Diberhentikan Tidak Hormat sebagai Anggota KPU: Presiden Jokowi Teken Kepres
Presiden Jokowi teken Kepres pemberhentian Hasyim Asyari tidak hormat sebagai anggota KPU RI (setneg)

BATAM – Hasyim Asyari resmi diberhentikan sebagai anggota KPU RI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Pemberhentian Tidak Hormat Hasyim Asyari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Keppres dengan nomor 73 P tersebut diteken oleh Jokowi pada 9 Juli 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan bahwa Keppres tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Hasyim Asyari sebagai Ketua sekaligus anggota KPU karena kasus asusila.

KPU KEPRI

“Menindaklanjuti Putusan DKPP dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Presiden telah menandatangani Keppres No. 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy’ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” ujar Ari seperti dikutp tribunnews, Rabu (10/7/2024).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada November mendatang tetap berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu disampaikan Jokowi merespons pemecatan Ketua KPU Hasyim Asyari oleh DKPP.

“Pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, jujur, dan adil,” katanya usai meninjau RSUD Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2024).

Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, dipecat dari jabatannya oleh DKPP pada Rabu (3/7/2024). Heddy Lugito, dalam sidang putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta.

DKPP, menyatakan, “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada terpadu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota komisi pemilihan umum terhitung sejak putusan ini dibacakan.”

Hasyim diadukan oleh seorang perempuan yang merupakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) karena diduga melakukan tindak asusila saat proses Pemilu 2024 berlangsung.

Selain itu, Hasyim juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.

Terduga korban memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) dan LBH APIK. Dalam aduan ke DKPP, pihak kuasa hukum juga mendalilkan Hasyim atas penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Ketua KPU RI.

Pada sidang perdana yang berlangsung pada 22 Mei lalu, DKPP menghadirkan pihak dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM sebagai ahli.

Sementara pada sidang kedua, komisioner, sekretaris jenderal, dan staf KPU RI hadir untuk dimintai keterangan terkait dalil pengadu soal penyalahgunaan jabatan dan fasilitas. (den)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP EXPO