WARTAKEPRI.co.id TANJUNGPINANG – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 untuk pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan yang digelar di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tersebut menjadi agenda penting dalam rangka evaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Penyerahan LHP BPK merupakan bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bupati Aneng hadir bersama jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar semakin efektif dan profesional.
“Laporan hasil pemeriksaan ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025, termasuk berbagai rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan.
Bupati Aneng menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK sebagai upaya memperkuat akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pengawas dapat terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor : Dedy Suwadha
 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas){kind=link}