BANTEN, WARTAKEPRI.co.id -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyarankan Gubernur Banten melakukan perombakan birokrasi secara fundamental, sehingga kualitas pembangunan di Provinsi Banten bisa menjadi baik.
Hal tersebut diungkapkan Menteri PANRB dalam acara diskusi publik dengan tema Menggugat 15 Tahun Reformasi Birokrasi di Banten, Sabtu (23/1/2016).
Hadir dalam diskusi tersebut mantan Menteri Dalam Negeri yang juga pembina paguyuban warga Banten Jenderal (Purn) Suryadi Sudirja, Ketua Umum Paguyuban Warga Banten Tb. Farich Nachril, Kapolda Banten Brigjen Pol Boy Rafi Amar, dan tokoh-tokoh ulama Provinsi Banten.
” Salah satu upaya untuk memperbaiki pembangunan di Provinsi Banten, saya menyarankan pada Gubernur Banten untuk berani melakukan perombakan secara fundamental pada birokrasinya,” kata Yuddy.
Yuddy mengatakan, nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Banten kurang memuaskan. Nilai yang diperoleh menurun dari tahun sebelumnya yaitu 58,25 pada tahun 2014 menjadi 51,72 di tahun 2015.
“Ini harus menjadi catatan yang penting bagi Gubernur dan seluruh jajaran birokrasi karena yang dinilai bukan hanya Gubernur. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini menilai sistem birokrasi, tata kelola dan tata kerja pemerintahannya,” kata Yuddy.
Menurut Yuddy, memperbaiki akuntabilitas kinerja sangat mudah. Misalnya, jika Dina PU diberikan Rp 100 miliar untu mendirikan jalan, namun dalam waktu 6 bulan jalannya sudah bolong berarti ada korupsi.
” Salah satu upaya untuk memperbaiki pembangunan di Provinsi Banten, saya menyarankan pada Gubernur Banten untuk berani melakukan perombakan secara fundamental pada birokrasinya,” kata Yuddy.
Yuddy mengatakan, nilai akuntabilitas kinerja Provinsi Banten kurang memuaskan. Nilai yang diperoleh menurun dari tahun sebelumnya yaitu 58,25 pada tahun 2014 menjadi 51,72 di tahun 2015.
“Ini harus menjadi catatan yang penting bagi Gubernur dan seluruh jajaran birokrasi karena yang dinilai bukan hanya Gubernur. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini menilai sistem birokrasi, tata kelola dan tata kerja pemerintahannya,” kata Yuddy.
Menurut Yuddy, memperbaiki akuntabilitas kinerja sangat mudah. Misalnya, jika Dina PU diberikan Rp 100 miliar untu mendirikan jalan, namun dalam waktu 6 bulan jalannya sudah bolong berarti ada korupsi.
Contoh lain, misalnya saat berkunjung ke kantor-kantor pemerintahan. Jika di tempat parkirannya berantakan, tidak ada petugas yang memberikan arahan saat berkunjung, maka bisa dipastikan nilai akuntabilitasnya buruk.
“34 provinsi sudah saya datangi, saya punya kesimpulan yaitu satu instansi pemerintahan ada pemimpinan baik, sistem penerapannya baik, pelaksanaannya diawasi, dilaksanakan dengan bertanggungjawab, maka itu akan baik nilainya,” kata Yuddy.
Yuddy optimis jika Gubernur Banten mau mengikuti sarannya dengan melakukan perombakan birokrasi. Menurutnya, cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok patut dicoba dengan membuka lelang jabatan baik pejabat eselon II.
“Gunakan modelnya Pak Ahok, masukan lelang jabatan untuk mendapatkan orang-orang baik supaya anggaran pembangunan hasilnya berkualitas pada outcome yang diharapkan. Kalau bisa dilakukan kualitas pembangunannya pasti akan bagus, DKI Jakarta dan Yogyakarta sudah melakukan itu,” ujar Yuddy.
“Si Doel anak Betawi seharusnya berani. Berani karena benar, takut karena salah. Siapa yang ditakuti ? Kalau Gubernur takutnya sama konstitusi dan pimpinan tertinggi,” kata Yuddy.
Sementara itu, sesepuh dan pembina Paguyuban Warga Banten Suryadi Sudirja mengakui, niat utama pembentukan Provinsi Banten yaitu didasari kehidupan lebih baik terutama kesejahteraan telah berubah.
“34 provinsi sudah saya datangi, saya punya kesimpulan yaitu satu instansi pemerintahan ada pemimpinan baik, sistem penerapannya baik, pelaksanaannya diawasi, dilaksanakan dengan bertanggungjawab, maka itu akan baik nilainya,” kata Yuddy.
Yuddy optimis jika Gubernur Banten mau mengikuti sarannya dengan melakukan perombakan birokrasi. Menurutnya, cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok patut dicoba dengan membuka lelang jabatan baik pejabat eselon II.
“Gunakan modelnya Pak Ahok, masukan lelang jabatan untuk mendapatkan orang-orang baik supaya anggaran pembangunan hasilnya berkualitas pada outcome yang diharapkan. Kalau bisa dilakukan kualitas pembangunannya pasti akan bagus, DKI Jakarta dan Yogyakarta sudah melakukan itu,” ujar Yuddy.
“Si Doel anak Betawi seharusnya berani. Berani karena benar, takut karena salah. Siapa yang ditakuti ? Kalau Gubernur takutnya sama konstitusi dan pimpinan tertinggi,” kata Yuddy.
Sementara itu, sesepuh dan pembina Paguyuban Warga Banten Suryadi Sudirja mengakui, niat utama pembentukan Provinsi Banten yaitu didasari kehidupan lebih baik terutama kesejahteraan telah berubah.
Dikatakan, masih banyak warga miskin, pengangguran tinggi, infrastruktur prihatin, gedung sekolah buruk, dan masih tingginya tingkat PMKS. Namun, yang lebih mengejutkan adalah korupsi yang menyebabkan lambannya pembangunan di Provinsi Banten.
” Tetapi kita tidak mau menyalahkan dan pesimis karena bukan sifat dasar warga Banten. Kita dorong lebih baik dengan reformasi birokrasi. Di sini, birokrat harus membangun, melayani, dan mencintai masyarakat. Banten harus diasuh oleh orang yang mau berbagi,” kata mantan Mendagri tersebut.
Kapolda Banten Brigjen Pol Boy Rafi Amar mengatakan, reformasi birokrasi sangat penting dalam pembangunan nasional. Kepolisian sebagai salah satu lembaga negara yang masuk dalam mainstream reformasi birokrasi, harus bisa merubah pola pikir masyarakat yang selalu menilai polisi dengan istilah ‘kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah’.
“Kami juga meminta masyarakat harus bersikap kritis kepada kami, tidak boleh sungkan memberikan kontrol pada pemerintah daerah dan menagih itu,” kata Boy Rafi (humas/menpanrb/swd)
” Tetapi kita tidak mau menyalahkan dan pesimis karena bukan sifat dasar warga Banten. Kita dorong lebih baik dengan reformasi birokrasi. Di sini, birokrat harus membangun, melayani, dan mencintai masyarakat. Banten harus diasuh oleh orang yang mau berbagi,” kata mantan Mendagri tersebut.
Kapolda Banten Brigjen Pol Boy Rafi Amar mengatakan, reformasi birokrasi sangat penting dalam pembangunan nasional. Kepolisian sebagai salah satu lembaga negara yang masuk dalam mainstream reformasi birokrasi, harus bisa merubah pola pikir masyarakat yang selalu menilai polisi dengan istilah ‘kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah’.
“Kami juga meminta masyarakat harus bersikap kritis kepada kami, tidak boleh sungkan memberikan kontrol pada pemerintah daerah dan menagih itu,” kata Boy Rafi (humas/menpanrb/swd)
