TANJUNGPINANG, WARTAKEPRI.co.id – Pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Yudhanto mengingatkan kapada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau terpilih HM Sani-Nurdin Basirun, agar tidak boleh menyimpan dendam politik dalam menyelenggarakan pemerintahan setelah dilantik.
“Sani-Nurdin harus profesional dalam menyelenggarakan pemerintahan, karena mereka milik rakyat. Diberi amanah untuk menjalankan pemerintahan selama lima tahun secara maksimal,” ujarnya, dikutip dari Antara di Tanjungpinang, Jumat (29/1/2016)
Dia mengimbau Sani-Nurdin melupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama Pilkada Kepri 2015, dan mulai merencanakan strategi pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai calon petahana, lanjutnya Sani seharusnya memiliki kedewasaan dalam berpolitik, meski sejumlah oknum pejabat di pemerintahan saat itu terindikasi tidak netral, berpihak kepada Soerya Respationo-Ansar Ahmad, rival politiknya.
Sani-Nurdin harus mampu merangkul seluruh pegawai untuk mempercepat merealisasikan janji-janji politiknya saat berkampanye. Pegawai-pegawai yang berprestasi, disiplin dan jujur dalam melaksanakan tugas sebaiknya dirangkul, diberi kewenangan sesuai dengan keahliannya.
“Pembinaan dan komitmen dapat dilakukan. Itu lebih baik, daripada tersandera dalam dendam,” ucapnya.
Dia mengemukakan dendam politik tidak akan menyelesaikan permasalahan, justru berpotensi menimbulkan konflik di pemerintahan.
Dalam menetapkan pejabat di satuan kerja perangkat daerah, seharusnya Sani-Nurdin menerapkan profesionalisme. Sani-Nurdin harus membebaskan diri dari dendam politik dan tekanan dari berbagai pihak dalam menetapkan pejabat eselon II, III dan IV.
Sani-Nurdin juga harus terbebas dari utang politik saat menyelenggarakan pemerintahan.
“Kepri harus menatap masa depan yang cerah, bukan larut dalam konflik dan kepentingan yang tidak berpihak kepada masyarakat,” katanya. (antara)
