WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Kepulauan Natuna tidak lagi bisa dianggap sebagai salah satu pulau terdepan semata, tetapi Natuna adalah Gerbang Nusantara pintu masuk yang memrepresentasikan wajah Indonesia secara keseluruhan.
Kepulauan Natuna adalah satunya pulau terdepan yang secara geopolitik berbatasan dengan delapan negara, yakni Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Brunei, Tiongkok, Filipina, dan Taiwan.
Faktor inilah membuat semangat Bupati Pulau Terdepan NKRI , Bupati Natuna, H.Hamid Rizal sepakat dengan wacana pembentukan Provinsi Khusus Natuna. Pembentukan Provinsi Khusus Natuna ini dinilai Hamid, akan mendorong kemandirian daerah lain yang ada di Kepri.
Menurut Hamid Rizal, wacana provinsi Khusus Natuna ini selain akan mendorong peningkatan ekonomi Natuna, juga akan membuat kabupaten dan kota lain di Kepri menjadi lebih maju.
Hamid Rizal menegaskan bahwa Kabupaten Natuna sudah layak menjadi Provinsi Natuna. Hal tersebut pernah disampaikan Presiden Jokowi kalau Natuna termasuk 3 (tiga) wilayah yang akan dimekarkan menjadi provinsi.
” Kita sebagai daerah patut menyambut baik niat disampaikan oleh Presiden Jokowi tentang wilayah yang akan dijadikan provinsi khusus,dan akan menjadikan Natuna Provinsi,” kata Hamid.
Hamid Rizal lebih lanjut menjelaskan keinginan rakyat Natuna untuk menjadikan Natuna Provinsi Khusus sudah tak terbendung lagi. Disamping Natuna termasuk wilayah perbatasan antara negara tetangga.
Natuna juga sering kali diklim oleh beberapa negara seperti Thiongkok, cina maupun Malaysia. Wacana ini memang nampaknya sudah direncanakan pemerintah pusat. Buktinya sudah lama ada dalam daftar daerah pemekaran baru di situs Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
” Walaupun tidak kita yang upayakan, lambat laut pun hal itu akan dijalankan juga oleh pusat, ujarnya.
Hamid Rizal memaparkan secara geografis dan sumber daya alam yang terdapat di Natuna, sangat berpeluang sekali untuk menjadikan Natuna Provinsi khusus, tidak perlu diragukan lagi.
Selain memiliki anugrah karunia ilahi alam berupa minyak dan gas alam, Natuna juga berada didaerah perbatasan serta memiliki keindahan alam yang sangat menjanjikan.
Hal tersebut menjadi faktor pendorong untuk pemekaran Natuna menjadi provinsi khusus, dan disamping itu juga sudah menjadi perhatian pemerinta pusat. Kabupaten Natuna sudah jelas banyak yang sudah mengetahui kekayaan alamnya, maka sangat penting sekali jika Natuna dijadikan provinsi khusus yaitu Provinsi Natuna,ungkapnya.
Hamid Juga mempertegas Niat Mengutarakan Bersama rakyat natuna saat memberikan sambutan musayawarah besar masyarakat pulau tiga awal Bulan ini.
“Kita Tinggal kumpulkan saja Semua elemen Masyarakat cari Waktu yang Tepat Untuk Musyawarah Besar Untuk deklarasikan Wacana itu.Ucap Hamid.
Sementara itu Kepala Bappeda Hardinansyah,SE, MSi saat ditemui mengatakan, terkait usulan pemekaran Natuna menjadi provinsi memang belum masuk dalam draf musrenbang Kabupaten Natuna. Namun tidak menutup kemungkinan usulan tersebut akan terwujud.
Kalau sejauh ini usulan atau proposal tentang pemekaran Natuna menjadi Provinsi Khusus belum ada masuk dalam draf musrenbang kemarin. ” Memang saya juga pernah mendengar usulan pemekaran tersebut dari pusat, ya mudah-mudahan saja bisa terwujud,ungkapnya.
Seperti yang sudah diketahui bahwa terjadi perseteruan tentang perebutan hak milik Kelupauan Natuna yang terletak di dekat Laut Cina Selatan. Karena masih ambigo tentang kepemilikannya, hal ini membuat dunia internasional punya beberap spekulasi.
Beberapa bulan terakhir belakangan, Armada-armada tempur laut yng dimiliki oleh Cina, Amerika, Philipina, Malaysia dan termasuk Indonesia telah berpatroli di kawasan Pulau Natuna. Tujuan dari patroli tersebut pun juga masih simpang siur.
Cina diketahui mengklaim kalau Natuna adalah punya mereka. Amerika Serikat yang datang diketahui bahwa punya tujuan untuk dapat membantu Philipina.
Tetapi, spekulasi-spekulasi yang sudah disebutkan di atas telah dibantah dengan tegas oleh pernyataan dari Menteri Retno Marsudi. Retno mengatakan kalau baik dari Cina atau Philipina tak pernah mengaku sebagai pemilik dari Pulau Natuna tersebut.
Menteri Luar Negeri Perempuan yang pertama itu juga mengungkapkan kalau Tiongkok sebenarnya telah mengakui bahwa Natuna masuk ke dalam wilayah Indonesia. Hal tersebut berarti kalau wilayah itu menjadi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(ricky)
