WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti berencana merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia RI Ke 71 di Natuna.
Rencana kunjungan kerja bu Susi Pujiastuti ke Natuna akan, meresmikan Pusat Komando dan Pengendalian TNI AL (Puskodal), serta dilanjutkan meninjau pembangunan sentra perikanan terpadu di Selat lampa Natuna dan Berlayar ke pusat laut ZEE,
Hal ini diungkap Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Natuna, Zainuddin Hamzah dihubungi wartakepri.co.id, Minggu (14/8/2016).
” Saya dapat kabar dari staf KKP pusat seperti itu infonya mas tangal 16 agustus 2016, rencanakan rombongan kementerian KKP merayakan hut RI di Natuna serta dilanjutkan dengan rangkayan kegiatan di Natuna,” tutur Zainudin singkat.
Dikutip dari halaman web KKP pusat menyebutkan,melalui Satgas 115 mencatat prestasi sudah menenggelamkan 176 kapal pelaku illegal fishing.
” Angka yang sangat besar sekali karena memang ilegal fishing yang lalu lalang di perairan kita, di laut kita bertahun-tahun tidak pernah dijamah oleh hukum,” ungkap Presiden.
Pencapaian kinerja Satgas 115 ini memang tidak terlepas dari sinergitas yang baik antar kelima lembaga pemerintah yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Polri, Kejaksaan Agung dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam bekerja sama memberantas pencurian ikan ilegal di perairan Indonesia.
Presiden menilai ada kekompakan dan kerja sama yang sangat baik, yakni kebersatuan antar aparat, antar lembaga, antar instansi di lapangan yang ditemukan dalam tubuh Satgas 115.
Atas prestasi ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selaku komandan Satgas 115 bersama jajarannya akan terus berupaya mengoptimalkan kinerja dalam memberantas illegal fishing, salah satunya menyamakan persepsi untuk memperkuat sinergitas dengan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas 115 yang dilaksanakan pada 29 hingga 30 Juni 2016 bulan lalu.
Sementara itu dalam laporannya kepada Presiden, Susi meyampaikan, Satgas 115 sejak ditetapkan melalui Perpres nomor 115 tahun 2015 telah melakukan beberapa langkah konkrit.
Diantaranya membagi empat wilayah operasi berdasarkan tingkat kerawanan illegal fishing, membangun Puskodal, bekerja sama dengan mitra negara dan organisasi internasional, serta melaksanakan kegiatan pro justisia.
Selain itu, dalam rangka mengembalikan kerugian negara akibatillegal fishing, Satgas 115 telah bekerjasama dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
Untuk diketahui, Natuna dikembangkan sebagai sentra perikanan terpadu setelah KKP memasukkannya dalam rencana pembangunan 15 lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan yang dilakukan pada 2015 dan 2016.
Natuna masuk dalam rencana sejak 2015. Namun, pembangunannya kemudian dipercepat pada 2016 ini setelah terjadi perebutan lokasi tangkapan ikan di laut Natuna antara Tiongkok dengan Indonesia dan negara lain seperti Filipina.
Selain Natuna, ada 14 kawasan lain yang masuk dalam rencana pengembangan. Ke-14 kawasan tersebut adalah, Simelue (Aceh), Tahuna (Sulawesi Utara), Saumlaki (Maluku), Merauke (Papua), Mentawai (Sumatera Barat), Nunukan (Kalimantan Utara), Talaud (Sulut), Morotai (Maluku Utara), Biak Numfor (Papua Barat), Tual (Maluku), Timika (Papua Barat), Sarmi (Papua), Moa (Maluku), dan Rote Ndao (Nusa Tenggara Timur). (rikyrnovsky)
