WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Walikota Batam HM Rudi diminta untuk tidak lepas tangan atas masalah penerimaan Satpol PP yang terjadi saat ini. Walikota harus menyelidiki secara mendalam bagaimana bisa penerimaan Satpol PP tahun 2014 bisa mendapatkan surat perintah tugas, sementara itu, 1035 orang lainnya penerimaan tahun 2015 dianggap tidak ada.
Menurut Yusril Koto, Ketua LSM Barelang, data yang diterimanya, total penerimaan Satpol PP ada tiga gelombang sejak tahun 2014 hingga pendaftaran ulang April 2016. Rinciannya, gelombang 1 Januari 2014 ada 250 orang, lalu gelombang kedua Maret 250 orang dan ditambah 20 orang. Maka totalnya 520 orang waktu itu Tenaga Harian Lepas di SKPD.
” Untuk jumlah 520 orang ini, kemudian dilakukan verifikasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Batam awal Desember 2015 dan dinyatakan lolos dan telah menjadi Tenaga kontrak Daerah (TKD) di SKDP. Untuk 520 orang ini telah masuk anggaran APBD Kota Batam 2016,” ujar Yusril Koto, Senin (19/9/2016).
Lalu kenapa gelombang tiga penerimaan Juni 2014 sampai 2015 sejumlah 1035 orang tidak dikaryakan.
” Inikan tidak adil, dan aneh juga sewaktu demo Satpol PP beberapa hari lalu, dibilang Rudi tidak mengetahui adanya penerimaan ini. Ada apa ini?,” ujar Yusril Koto, Ketua LSM Barelang, Senin (19/9/2016).
Yusril mengungkap dan menantang Walikota Batam untuk melakukan penyelidikan kepada bawahannya dengan memerintahkan inspektoratnya. Selain inspektorat, kalau berani bentuk tim independen dengan melibatkan akademisi, praktisi hukum, tokoh masyarakat dan juga lembaga masyarakat.
” Setelah hasil inspektorat, barulah menyatakan walikota menyatakan tidak tahu apa sebaliknya,”ujar Yusril lagi.
Menurut Yusril, untuk penerimaan Satpol PP ini yang benar diatur oleh peraturan pemerintah, yang menjelaskan untuk anggota Satpol PP harus pegawai negeri. Bahkan dalam surat edaran Mendagri disampaikan kepada seluruh gubernur, walikota dan bupati dilarang merekrut tenaga honorer dan tenaga sejenis lainnya termasuk tenaga kontrak.
” Intinya harus adil antara penerimaan 520 dengan yang 1035 orang. Jangan hanya melimpahkan masalah ini hanya ke Kasatpol PP, karena dugaan kuat mengetahui adanya proses ini. Mestinya, harus ada upaya yang sama dengan perekrutaan 1035 orang,” akhir Yusril. (dedy swd)
@wartakepri Terimakasih Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura partisipasi di Ulang Tahun ke 10 Media WartaKepri.co.id , ( 22 Desember 2015 - 22 Desember 2025) #hbd❤️ #wartakepritv #kepri #batam #wartakepri.co.id ♬ Happy Birthday to You acoustic guitar - C_O
