WARTAKEPRI.co.id, BATAM -Sejak berdiri PT Pelabuhan Batam Indonesia ( PT PBI) milik Pemerintah Kota Batam tahun 2014, sampai saat ini masih melakukan pembenahan secara internal baik dari segi perizinan operasional maupun perizinan lainnya.
Sehingga pada nantinya, PT Pelabuhan Batam Indonesia dapat memberikan kontribusi yang memadai pada kas daerah. Hal ini disampaikan oleh Direktur PT Pelabuhan Batam Indonesia, Filasuf dan didampingi oleh menejer operasional, Kasimun serta komisaris, Zulhendri yang juga Kepala Dishub ( Dinas Perhubungan ) Kota Batam, Rabu (2/11/2016) di ruang komisi 2 DPRD Batam.
Menurut Filasuf, awal berdirinya PT Pelabuhan Batam Indonesia ini karena, Batam memiliki nilai kelautan yang sangat strategis dan harus memiliki pelabuhan tersendiri untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD).
Sehingga pada nantinya, PT Pelabuhan Batam Indonesia dapat memberikan kontribusi yang memadai pada kas daerah. Hal ini disampaikan oleh Direktur PT Pelabuhan Batam Indonesia, Filasuf dan didampingi oleh menejer operasional, Kasimun serta komisaris, Zulhendri yang juga Kepala Dishub ( Dinas Perhubungan ) Kota Batam, Rabu (2/11/2016) di ruang komisi 2 DPRD Batam.
Menurut Filasuf, awal berdirinya PT Pelabuhan Batam Indonesia ini karena, Batam memiliki nilai kelautan yang sangat strategis dan harus memiliki pelabuhan tersendiri untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD).
Disamping itu, monopoli pelabuhan yang dilakukan perusahaan asing menjadikan PAD Kota Batam kecil.
Setelah semua perizinan PT Pelabuhan Batam Indonesia ( PT. PBI) selesai, pada bulan Oktober 2014 baru mulai beroperasi tapi hanya sebatas mitra kerja dengan sistem fee 20 persen bersama perusahaan lain.
Setelah semua perizinan PT Pelabuhan Batam Indonesia ( PT. PBI) selesai, pada bulan Oktober 2014 baru mulai beroperasi tapi hanya sebatas mitra kerja dengan sistem fee 20 persen bersama perusahaan lain.
Hal ini terkendala karena PT Pelabuhan Batam Indonesia belum memiliki kenderaan sendiri seperti; Pelabuhan, kapal dan kenderaan operasional. Tegas Filasuf dan diaminin oleh Kasimun selaku operasional manejer.
Dana sebesar Rp 2 milyar yang dikuncurkan pada PT Pelabuhan Batam Indonesia, untuk penggurusan perizinan dan biaya operasional.
Sehingga dengan modal Rp.2 milyar, tidak memungkinkan menjadikan modal usaha maka harus mencari mitra mitra kerja. Ujar Filasuf.
Kemudian Kasimun mengatakan; karena belum lancarnya operasional PT Pelabuhan Batam Indonesia hingga saat ini, membuat pemasukan belum maksimal. Namun, laporan hal pemasukan tersebut sudah disampaikan pada Walikota Batam. Terangnya.
Saat ini, PT PBI memiliki dua pelabuhan yaitu terminal penumpang antar pulau dalam provinsi di pelabuhan Sijantung dan pelabuhan Sekupang. Dan rencana tahun 2017 sudah berjalan dengan baik dengan target bisnisnya sebesar 300 jutaan.
Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
” Untuk itu, kami selaku penggurus PT Pelabuhan Batam Indonesia (PT PBI), meminta dukungan secara komfrehensif pada media dan khususnya masyarakat Batam,” pinta Kasimun.
Sementara, Yudi Kurnaen selaku ketua pansus dan ketua Komisi 2 DPRD Batam menjelaskan ; awalnya PT Pelabuhan Batam Indonesia mengajukan anggaran dana sebesar Rp.75 milyar. Tapi berhubung modal sebesar itu belum ada, maka dana yang dikuncurkan baru Rp 2 milyar. Kata Yudi. (Nikson Simanjuntak )
Dana sebesar Rp 2 milyar yang dikuncurkan pada PT Pelabuhan Batam Indonesia, untuk penggurusan perizinan dan biaya operasional.
Sehingga dengan modal Rp.2 milyar, tidak memungkinkan menjadikan modal usaha maka harus mencari mitra mitra kerja. Ujar Filasuf.
Kemudian Kasimun mengatakan; karena belum lancarnya operasional PT Pelabuhan Batam Indonesia hingga saat ini, membuat pemasukan belum maksimal. Namun, laporan hal pemasukan tersebut sudah disampaikan pada Walikota Batam. Terangnya.
Saat ini, PT PBI memiliki dua pelabuhan yaitu terminal penumpang antar pulau dalam provinsi di pelabuhan Sijantung dan pelabuhan Sekupang. Dan rencana tahun 2017 sudah berjalan dengan baik dengan target bisnisnya sebesar 300 jutaan.
Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
” Untuk itu, kami selaku penggurus PT Pelabuhan Batam Indonesia (PT PBI), meminta dukungan secara komfrehensif pada media dan khususnya masyarakat Batam,” pinta Kasimun.
Sementara, Yudi Kurnaen selaku ketua pansus dan ketua Komisi 2 DPRD Batam menjelaskan ; awalnya PT Pelabuhan Batam Indonesia mengajukan anggaran dana sebesar Rp.75 milyar. Tapi berhubung modal sebesar itu belum ada, maka dana yang dikuncurkan baru Rp 2 milyar. Kata Yudi. (Nikson Simanjuntak )
