WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan kunjungan kerja ke Kampus IPDN Universitas Sumatra Barat. Pada Kesempatan tersebut Bupati Natuna bertindak sebagai Inspektur Upacara Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung hikmad di Halaman Kampus IPDN Sumatra Barat, Senin (20/2/2017).
Sebagai Inspektur Upacara, Bupati Natuna, Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si menghimbau mahasiswa IPDN Kampus Sumatra Barat agar benar-benar dalam menimba ilmu dan ikhlas dalam menjalankanya beliau juga membagikan pengalaman disaat beliau menjadi mahasiswa IPDN dan pengalaman beliau sebagai birokrat.
Hal ini dilakukan juga sebagai silaturahmi dan persiapan Penerimaan Praktek Lapangan Praja Angkatan XXV dan Angkatan XXVI Kampus Sumatera Barat di Kabupaten Natuna.
Budi Darma Kabag Humas Pemda Pemkab Natuna menyampaikan dalam kesempatan tersebut Bupati Natuna juga bertindak sebagai pengisi materi dalam kuliah sehari bersama Bupati Natuna.
Dalam kuliahnya Bupati Natuna memaparkan keadaan geografis dan pemerintahan di Kabupaten Natuna dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Diakhir acara Bupati Natuna memberikan masukan kepada mahasiswa agar memiliki tekad kuat dan fokus terhadap masa depannya. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran saling menghargai, mengayomi dan melindungi serta rasa kebersamaan harus selalu ditumbuhkan diantara sesama praja.
Karena dengan menerapkan beberapa hal yang telah beliau sampaikan diatas, niscaya para praja akan lebih siap untuk menjadi bagian dari masyarakat, sebagai pengayom dan ujung tombak Pembangunan Daerah, Bangsa dan Negara. Segenap Pimpinan, Staf, Mahasiswa IPDN, Sumatera Barat dan Rombongan dari Pemkab Natuna turut hadir.
Dosen IPDN, Baginda Harahap, SH SPN menyampaikan bahwa rencana Praktek Kerja Lapangan di Kabupaten Natuna akan diselenggarakan dari tanggal 18 sampai 19 Maret 2017 di empat lokasi (Desa dan Kelurahan), dengan materi informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat diantaranya :
1. Penguatan Kapasitas pemerintah Desa Kelurahan di Kecamatan Perbatasan.
2. Bidang Pemberdayaan masyarakat perbatasan.
3. Bidang Perencanaan dan Pembangunan wilayah Perbatasan.
4. Bidang Pengelola Keuangan desa perbatasan.(humasnatuna)
