WARTAKEPRI.co.id. TANJUNGPINANG – Anak punk menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, anak punk ini tidak lagi di jalan-jalan tetapi mereka sekarang ini mulai ke kedai-kedai di mana tempat orang yanh ramai.
Masyarakat juga meminta agar komunitas anak punk ini agar dapat ditertibkan, karena mengganggu orang-orang yang ada di kedai saat santai.
Masyarakat juga meminta kepada pemerintahan agar anak punk di arahkan ke arah yang positif yang lebih baik.
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan bahwa dirinya telah menerima aduan dari masyarakat terkait keberadaan anak-anak punk di kota Tanjungpinang.
Diterangkannya, aksi mengamen dilampu-lampu merah dan ditempat keramaian dengan penampilan yang tak lazim membuat masyarakat Tanjungpinang meminta ke Pemko Tanjungpinang agar di tertibkan.
” Anak punk ini akan kita tindak tegas dengan cara mengamankan anak-anak punk yang berkeliaran, nantinya akan dilakukan pembinaan dan bahkan akan di beri sanksi tegas dengan di cukur botak,” terangnya.
Diungkapkan, dengan langkah tersebut tergolong efektif, ini agar memberikan efek jera kepada mereka. Karena menurut Walikota Tanjungpinang ini rambut anak punk tersebut adalah identitas yang di junjung tinggi mereka.
” Bahkan mereka lebih rela memilih dikurung dari pada rambutnya dicukur botak,” terangnya.
Dibeberkannya, anak punk yang dicukur botak tersebut tidak akan keluar-keluar dari rumah sampai rambutnya tumbuh kembali, karena bila keluar mereka malu bila berkumpul sesama mereka.
Dia menjelaskan, anak-anak punk yang berkeliaran tersebut bukanlah anak-anak beridentitas Tanjungpinang. Melainkan anak-anak dari luar daerah. Seperti Medan, Karimun dan Batam.
” Kalau masyarakat resah terhadap mereka wajarlah. Karena mereka ini ngak mandi-mandi apalagi penampilan mereka yang di tubuhnya di penuhi tato. Sekarang sudah memeengaruhi anak Tanjungpinang. Satu, dua anak Pinang sudah ada yang ikut dan terpengaruh. Jadi akan kita tindak dengan tegas” ujarnya.
Dalam beberapa tahun terakhir ini sudah puluhan anak-anak punk yang dipulangkan ke daerah asal dari Tanjungpinang.
” Disebabkan anggaran yang minim, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang terpaksa iuran untuk memulangkan anak-anak punk itu,” ucapnya.(makmur)
