WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Salah satu anggota DPR RI Komisi III, daerah asal pemilihan Provinsi Kepri mengetahui apa yang terjadi di Kota Batam, mulai masalah kepemimpinan hingga lesu nya perekonomian di Batam.
Anggota DPR RI, Dwi Ria Latifa, prihatin melihat cara kerja para pemimpin daerah di Kepri saat ini. Antara pemimpin satu ke pemimpin yang lainnya tidak ada kecocokan dan tidak bisa duduk bersama.
” Kalau pemimpinnya seperti itu bagai mana dalam memperjuangkan Provinsi Kepri menjadi lebih baik,” papar Dwi Ria Latifa, Kamis (23/3/2017).
Mengenai masalah yang berkaitan dengan FTZ (Free Trade Zone) dan Ekonomi yang lesu di Provinsi Kepri, dari informasi yang diperoleh Dwi Ria Latifa, di Batam sendiri.
Terdengar bahwa BP Batam mempersulit dan dianggap kerjanya tidak maksimal, bahkan saya mendapatkan gambaran bahwa BP Batam, para pemimpinnya sendiri tidak tahu/bisa memahami Batam seperti apa.
“Jadi saran saya pahami dulu karakteristik orang Batam, Wilayah Batam seperti apa, kemudian bagaimana mencoba merangkul semua golongan dan semua pihak terkait, supaya apa yang diputuskan dalam kebijakan itu tidak suka-suka sendiri,” kata D.R Latifa
Persoalan di Kepri ini bukan persoalan sederhana, terakhir saya dengan BNN di Komisi III, Narkoba sudah luar biasa di Kepulauan Riau dan termasuk nomor dua terbesar di seluruh Indonesia, belum lagi Judi, pelecehan seksual/perkosaan dan Trafiking.
Sebab itu saya mengajak teman-teman di Komisi III untuk melihat Kepri itu seperti ini, sehingga untuk masalah anggaran yang kurang dalam fasilitas penangan kejahatan dan keamanan di Kepri ini, DPR RI Khususnya Komisi III akan membantu membackup.
Menanggapi komentar Dwi Ria ini, seorang pemerhati media, Novianto menilai harus Ibu Dwi Ria yang juga anggota dari Partai PDI Perjuangan bisa membantu menyelesaikannya. Point utama adalah Peraturan Pemerintah soal kewenangan Pemko Batam dan BP Batam.
” Coba bantu menyelesaikannya ke Mendagri Cahyo Kumolo, kan sama sama satu partai,” ujar Novianto singkat. (andi/dedy swd)
