Nasrul Arsyad Kesal Sertifikat Tanah Milik Masyarakat Tak Kunjung Terbit oleh BPN Anambas

381
Nasrul Arsyad
Nasrul Arsyad

WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Muh Nasrul Arsyad kesal ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Anambas lambat dalam terbitkan sertifikat tanah milik masyarakat.

“Saya menilai, ada kejanggalan disini terkait program sertifikat tanah gratis dari Presiden Republik Indonesia melalui BPN Anambas untuk masyarakat tidak kunjung terealisasi, padahal banyak masyarakat kita yang sudah mengurus proses sertifikat tanah yang diperuntukkan sebagai usaha, namun kendati demikian sertifikat tanah tidak kunjung terbit, masyarakat tidak bisa malanjutkan usahanya, ini harus kita kawan kita desak terus agar sertifikat tanah gratis dari Presiden segera di terbitkan dan segera terealisasi ke masyarakat,” terang Nasrul Kadin Anambas.

Diungkapkannya, pihaknya menilai dengan lambatnya terbit sertifikat tersebut pertumbuhan ekonomi di daerah terhambat, pasalnya masyarakat yang mengurus sertifikat gratis adalah masyarakat yang kurang mampu secara finansialnya, di antaranya adalah nelayan dan petani yang ada di Anambas.

“Kita sangat menyayangkan BPN di Kabupaten Kepulauan Anambas ini, abai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ketus pria yang akrab disapa Nasrul itu.

PKP HIMALAYA

Dibeberkannya lagi, sertifikat tanah sangat diperlukan oleh masyarakat baik dari kalangan pengusaha, nelayan ataupun petani. Karena dapat dijadikan agunan kepada lembaga perbankan dalam membangun atau mengembangkan usaha.

“Apalagi ditengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, seharusnya semua stakeholder memberikan dukungan penuh dalam program pemulihan ekonomi, salah satunya adalah BPN agar dapat dengan segera menerbitkan sertifikat yang dibutuhkan masyarakat guna pengembangan usaha, dengan demikian akan menjadi pemicu atau pendaya ungkit ekonomi daerah,” ungkapnya.

Selain dianggap menghambat pemulihan ekonomi daerah, pihaknya mengungkapkan juga kinerja BPN di Kepulauan Anambas mengangkangi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sejak awal meminta BPN tidak mempersulit pengurusan sertifikat tanah.

“Saya masih ingat betul, pernyataan Bapak Presiden Jokowi, yang meminta pengurusan sertifikat tanah dapat dipercepat. Karena itu, saya meminta atasan Kanwil BPN Kepri dapat memberikan teguran kepada pegawai BPN di Anambas. Jangan kerjanya berangkat aja,” tutupnya.

Dituding lambat dalam pelayanan oleh Nasrul, WartaKepri mencoba konfirmasi terkait lambatnya menerbitkan sertifikat tanah gratis milik masyarakat melalui WhatsApp ke Kepala BPN Anambas. Hingga saat ini belum ada tanggapan maupun balasan sampai berita ini terbit.(Rama)

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel