WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Birokrasi yang mampu melayani, bersih dan responsive hingga saat ini masih belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dirasa masih belum optimal. Hal ini terbukti dari indeks kualitas pelayanan publik Indonesia yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Menyikapi kondisi tersebut maka agenda pembangunan revolusi mental sangat diperlukan untuk membangun karakter manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Salah satunya yang dilakukan oleh jajaran Mako Lanal Tanjungbalai Karimun.
Dengan menggelar kegiatan Komsosmar, serta Pelatihan Reformasi dan Birokrasi Bidang Pelayanan Publik (YANLIK), dengan menggandeng instansi dan Stakeholder terkait lainnya.
“Pelaksanaan kegiatan Komsos Maritim merupakan program kerja Spotmar Mabesal dan Lanal Tbk, dalam rangka menciptakan hubungan sinergitas sekaligus harmonis antara TNI AL, aparatur pemerintah dan masyarakat maritim dengan melaksanakan pembinaan wilayah pertahanan Laut” terang Danlanal Tanjungbalai Karimun, Letkol Laut (P) Joko Santoso, Rabu (29/6/2022).
Danlanal menyebut, dasar pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Undang-undang RI nomor 34 tahun 2014, dengan sasaran yang dicapai guna memberikan pemahaman masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Karimun, terkait keselamatan pengguna laut dan batas laut.
“Pelaksanaan Komsosmar, salah satunya penggunaan frekuensi radio yang dipakai oleh para nelayan, yakni dikhawatirkan akan mengganggu radio pesawat udara, sehingga Indonesia mendapat komplain dari negara lain,” paparnya.
Sebagai jalan tengah, kata Danlanal dihimbau kepada masyarakat nelayan agar dapat mendaftarkan pesawat komunikasinya ke Kominfo.
“Tanpa dipungut biaya apapun,” sebut Danlanal.
Tidak hanya itu saja, pada kesempatan tersebut Danlanal telah menggandeng DKP, guna mensosialisasikan terkait perikanan. Diharapkan agar para nelayan dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Untuk mendapat bantuan BBM jenis solar bersubsidi dari pemerintah, dimana untuk mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi juga harus memiliki Pas Kecil dan NIB,” pungkasnya.
Untuk sosialisasi wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Kesbangpol, kata Danlanal masyarakat harus memahami nilai-nilai kebangsaan serta pengetahuan akan bahaya penggunaan obat-obat terlarang.
“Karena hal tersebut dapat merugikan negara lainnya, misalnya masyarakat nelayan turut membantu menyelundupkan narkoba dari negara Malaysia,” tandasnya.
Hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain, Komandan Lanal Tanjungbalai Karimun, Letkol Laut (P) Joko Santosa, Palaksa Mayor Laut (KH) P. Panjaitan, Kabid Status Hukum Sertifikasi Kapal (SHSK) Kelas I Tanjungbalai Karimun, Gamal Sembiring, Kepala Cabang DKP Provinsi Kepri Anwar, Kepala Kesbangpol Sugiono, Kepala Balai monitor SFR radio Kelas II Batam Muhammad Ma’ruf, Ketua Tim kerja penerbitan Balai monitor SFR radio kelas II Batam Bakti Silaban, perwakilan dari Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Karimun Herman Boy, Pasintel Lanal TBK kapten Laut (E) Amir Mahmud, Pasops Kapten Laut (P) Endy Kurniawan, serta Dandenpoma Kapten Laut (PM) Mahatma Adhi Pradana.(rls)
