WARTAKEPRI.co.id, LINGGA – Anggota BPD Desa Linau Herdoni kecewa dengan sikap Bupati Lingga yang tidak memberi tanggapan dan solusi terkait permasalahan surat lahan atau surat keterangan tanah (SKT) warga Desa.
Menurut Herdoni, dirinya meminta bertemu dengan bupati terkait perihal permasalahan surat SKT warganya yang diduga menjadi kegiatan perdagangan surat oleh salah satu oknum mantan kepala Desa Linau.
Melalui via telepon seluler Herdono meminta waktu untuk bertemu pada hari Senin agar ada penyelesaian.
“Justru tanggapan beliau malah membahas mengenai rencana kegiatan tambang pasir yang memihak padahal bukan itu, karena banyak perkara yang harus kita selesaikan disini seperti dugaan pemalsuan dokumen, dugaan kegiatan perdagangan surat tanpa diketahui pemilik nama, surat yang tidak diketahui keberadaan lahannya, tidak ada arsip SKT di kantor desa dan kecamatan, kemudian ada kegiatan jual beli surat tanpa permisi dan tidak diketahui oleh perangkat setempat, bukan malah mau ngobrol santai sama Pak Setda atau Kepala Bappeda,” ungkap pria yang akrab disapa Doni, Sabtu (24/06/2023).
Lanjut dia, seorang bupati harus tegas dalam memperhatikan setiap permasalahan diwilayah tanpa kecuali terutama menyangkut hak warga masyarakat ditambah sudah puluhan tahun permasalahan tersebut terjadi dan baru sekarang diketahui.
“Ketika kami sebagai wakil dari warga masyarakat ingin menyampaikan hal ini dan meminta solusi ya wajar, apalagi saksi hidup terkait permasalahan ini masih ada, bagaimana jika sebaliknya? Sementara orang-orang tua dikampung mereka tidak paham akan mengadu kemana tentang hak-hak mereka. Dan kita sebagai yang muda dan wakil dari mereka dengan kemampuan berpikir wajib menyelamatkan ini,” tegas Doni.
Doni berharap Bupati Kabupaten Lingga mampu memberikan keputusan yang terbaik serta adil bagi masyarakat agar permasalahan hak warga tersebut bisa segera terselesaikan.
“Berilah keputusan yang sebaik-baiknya karena ini bukan perkara main-main dan kami pun disini sebagai wakil masyarakat mau meminta keputusan kepada siapa kalau bukan ke kepala daerah,” ungkapnya. (ravi)
