Provinsi Kepulauan Riau ( Kepri ) sudah melewati usia ke-21 Tahun pada Minggu, 24 September 2023. Namun, semarak ulang tahun ke 21 tidak terasa merata seluruh negeri.
Sejarah mencatat, berdirinya Provinsi Kepri upaya agar pemerintah daerah akan lebih fokus dalam membangun infratruktur di wilayah dan juga mengelola Pendapatan Asli Daerah sendiri. Terpisah dari Provinsi Induk yaitu Provinsi Riau Tahun 24 September 2002.
Provinsi Kepri juga memiliki Motto Berpancang Amanah, Bersauh Marwah, Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional.
Provinsi Kepri terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, dimana ke tujuh wilayah yang ada di Kepri untuk pembangunan infrastruktur ada ketimpangan. Diakui, pembangunan di Kota Batam berjalan sangat baik dan maju terkhusus untuk pembangunan jalan. Berbeda dengan kabupaten lain di Kepri.
Sebagai wartawan yang tinggal di Kota Tanjunguban Kabupten Bintan, melihat untuk pembangunan Infrastruktur jalan tidak ada perubahan. Sebagai daerah depot pertamina, pangkalan angkatan laut dan juga pelabuhan penyeberangan mobil dan motor, akses jalan dari dan keluar dari pelabuhan di Tanjunguban harus benar benar diperhatikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten Bintan.
Niat, pembangunan Jembatan Bintan tidak akan mungkin terlaksana dalam waktu dekat ini. Karena memasuki tahun pemilu, anggaran pemerintah pusat ditujukan ke IKN. Terbukti, Jembatan Batam Bintan belum masuk daftar Proyek Strategis Nasional pada tahun 2024.
Artinya, pemerintah di Kepri harus mulai memikirkan alternatif yang cepat. Seperti pelebaran jalan menjadi empat jalur. Sudah saatnya, Dewan Kabupaten memikirkan, terutama anggota Dewan Bintan yang berasal daerah pemilihan Tanjung uban atau Bintan Utara.
Untuk Kabupaten Bintan, berdiri tertanggal 23 Februari 2006, dan pimpinan atau bupati sudah berganti-ganti. Tapi gerak Bupati-
bupati ini belum tampak seperti yang dijanjikan dan yang diharapkan masyarakat.
Penelusuran ke sejumlah jalan di wilayah Bintan terlihat belum tertata dengan baik. Padahal peningkatan pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor sudah meningkat tinggi, terlebih Wilayah Tanjunguban Bintan merupakan jalur transit yang dilintasi kendaraan bermotor atara Tanjungpinang ke Batam.
Problema kekinian jika pemerintah daerah berniat melebarkan jalan adalah, warga yang memiliki pemukiman di pinggir jalan raya berlomba lomba membangun gedung dan ruko.
Terkesan ada pembiaran soal penataan akses jalan Lintas membuat kesemrawutan, terlebih pemerintah daerah kurang dalam pengawasan di lapangan dalam hal ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga sebuah bangunan (Ruko) yang digunakan untuk usaha cendrung membuat tepi jalan raya menjadi lahan Parkir Kendaraan Roda 2 maupun Roda 4 atau lebih.
Ini pembangunan gedung menjadi jadi, tapi pembangunan jalannya jalan ditempat. Makin macet lah kedepannya.
Menanggapi prasarana umum yang ada di Bintan, Kasatlantas Polres Bintan, AKP Khafandi menilai pembenahan prasarana jalan umum sebaiknya diutamakan. Dengan pembenahan sarana dan prasarana jalan sangat berdampak pada pengguna jalan.
Sarana dan prasarana jalan di Bintan sangat minim, dikatakannya mulai jalan Indunsuri sampai ke Jalan lintas Barat sarana dan prasarana Jalan sangatlah minim.
” Sebab, Kalau sarana dan prasarana jalan bagus, dapat mengurangi angka kecelakaan dalam berlalu lintas,” tegas Kasat Lantas Polres Bintan AKP Khafandi.
Terpisah, dari bincang bincang ringan dengan warga Tanjunguban, ketika ditanya pernah ke ibukota Bintan. Ada yang menjawab tidak tahu dan dimana?
Jika ada warga tidak tahu letak ibu Kota Bintan, artinya pemerintah daerah Bintan harus sering sering buat acara dan mengundang warga datang ke Ibukota Bintan di Bintan Buyu.
“Undang artis lah, buat acara di Ibu Kota udang warga Bintan. Sekalian menjadi ajang sosialisasi Bintan Buyu sebagaui Ibukota Bintan. Miris juga kan kalau ada warga tidak tahu dan belum pernah ke Ibukota Bintan.
Opini Agus Ginting
Wartawan WartaKepri.co.id Biro Bintan
