Bupati Anambas Abdul Haris Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan PTT

Bupati Anambas Abdul Haris Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan PTT

ANAMBAS – Bupati Anambas Abdul Haris diperiksa penyidik Polres Anambas. Pemeriksaan orang nomor satu Anambas itu terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas sejak tahun 2020 hingga 2022.

Abdul Haris memenuhi undangan klarifikasi dari Polres Kepulauan Anambas pada Jumat (16/2/2024). Dia datang ke Polres Anambas pukul 10.00 WIB. Keterangan yang diminta berkaitan dengan proses pelaksanaan, perekrutan, dan pengangkatan PTT.

BACA JUGA: Dua Wajah Baru Diperkirakan Jadi Wakil DPD RI dari Kepri

Harris Nagoya

Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP Apri Fajar Hermanto, membenarkan permintaan keterangan tersebut. Menurutnya, klarifikasi diperlukan untuk menjelaskan proses dan mekanisme pengangkatan PTT.

“Karena memang ada hal-hal yang sekiranya perlu diberikan keterangan terkait pengangkatan PTT, baik prosesnya maupun mekanismenya,” ujar AKBP Apri.

BACA JUGA: Danlanud RHF Kukuhkan Ketua PWI Kepri sebagai Warga Kehormatan Pangkalan TNI AU

Kapolres Anambas juga menyatakan kemungkinan adanya pemanggilan lanjutan setelah klarifikasi ini dilakukan.

Selain itu, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Anambas, Iptu Rio Adrian, mengungkapkan bahwa Polres Anambas berencana meminta keterangan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Ya, kita akan ambil sampel masing-masing OPD, perwakilan dari PTT-PTT,” kata Rio.

BACA JUGA: Persaingan Sengit: Berebut Kursi ke-3 dan ke-4 DPR RI Dapil Kepri Antara Nasdem, PDIP, dan PKB

Meskipun demikian, Bupati Anambas Abdul Haris enggan memberikan tanggapan saat ditemui di pelataran Polres setelah sesi klarifikasi.

Sebelumnya, Polres Kepulauan Anambas telah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan PTT di lingkungan Pemkab Anambas sejak tahun sebelumnya. (rama)

Editor: Denni Risman

Google News WartaKepri DPRD BATAM 2025