PASAMAN BARAT – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) bersama BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kabupaten Pasaman Barat Tahap I Tahun 2024. Pertemuan ini berlangsung pada Selasa (14/5) di Ruang Rapat Sekda setempat.
Forum tersebut bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta membahas isu, tantangan, dan kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.
Tujuannya adalah untuk mencari solusi agar program JKN di Kabupaten Pasaman Barat tetap berjalan dengan baik.
Wakil Bupati Risnawanto, didampingi Asisten 3 Raf’an, membuka acara tersebut. Turut hadir dalam pertemuan ini Kadis Kesehatan, Plt. Kepala Bappelitbangda, Sekretaris DPMN, Dinas Sosial, BPJS Pasaman Barat, dan pihak terkait lainnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Haris Prayudi, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat atas terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) di kabupaten tersebut sejak 1 Januari 2023.
Haris Prayudi menjelaskan bahwa tidak mudah bagi sebuah daerah untuk mendapatkan predikat sebagai Kabupaten UHC, mengingat banyak persyaratan yang harus dipenuhi.
Namun, Pasaman Barat berhasil mencapai cakupan UHC sebesar 97,24% dari total penduduk, serta memenuhi syarat-syarat lainnya seperti tingkat keaktifan kepesertaan dan tidak adanya tunggakan iuran.
Keberhasilan Pasaman Barat sebagai Kabupaten UHC membawa manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat, karena memastikan semua warganya dapat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa hambatan.
Selain itu, kepesertaan langsung aktif dan peserta dapat dilayani di fasilitas kesehatan sesaat setelah terdaftar.
Haris Prayudi menekankan bahwa kehadiran pemerintah dalam mewujudkan Universal Health Coverage merupakan bentuk nyata perhatian terhadap rakyatnya.
Pada tahun 2023, Bupati Pasaman Barat bahkan menerima Reward UHC Award atas prestasinya dalam mewujudkan Pasaman Barat sebagai Kabupaten dengan Predikat Universal Health Coverage. (taufik)
