BATAM – Sekda Kota Batam, Jefridin, mewakili Wali Kota Muhammad Rudi, membuka kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Penyampaian Laporan Kegiatan Usaha Penanaman Modal (LKPM) di Galaxy Ballroom Lt.3 Planet Holiday Hotel and Residence, Rabu (15/5/2024).
Dalam sambutannya, Jefridin menyatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi penanaman modal di Kota Batam.
Setiap kegiatan investasi diharapkan dilaporkan sesuai kondisi aktual untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan berinvestasi yang lebih baik ke depannya.
Pemerintah Kota Batam, di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Rudi, telah menyiapkan berbagai proyek strategis untuk meningkatkan investasi di Kota Batam.
Salah satunya adalah pembangunan jalan utama yang menghubungkan Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Batuampar, serta pengembangan Proyek Strategis Nasional di Batam seperti Kawasan Tanjung Sauh dan Kawasan Rempang Ecocity.
“Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk membuka akses bagi investor dan wisatawan ke Batam,” jelas Jefridin.
Pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 7,04 persen pada tahun 2023, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dan nasional. Capaian ini, menurutnya, merupakan hasil kerja keras bersama antara Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat Kota Batam.
Setelah mengikuti bimbingan teknis ini, pelaku usaha diharapkan dapat menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal secara berkala.
Narasumber diminta untuk menyampaikan materi yang bermanfaat bagi pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Penanaman Modal.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam, Reza Pahlevi, menjelaskan bahwa sosialisasi ini diikuti oleh 250 pelaku usaha dengan nilai investasi di atas Rp1 miliar.
Reza Pahlevi juga menyampaikan bahwa realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan pada triwulan 1, mencapai Rp7,4 triliun.
Kota Batam menjadi penyumbang terbesar peningkatan investasi di Kepri, dengan 72,5 persen dari total peningkatan investasi di provinsi tersebut. (*)
