BATAM – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, memberikan dorongan kuat agar seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi sebagai langkah pencegahan korupsi.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota usai mengikuti Rakor dan Tindak Lanjut Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Ruang Rapat Hang Nadim Kantor Wali Kota Batam, Rabu (15/5/2024).
Rudi menyambut baik penyelenggaraan rapat koordinasi ini. Ia menegaskan bahwa kehadiran peserta rakor membuktikan adanya komitmen yang nyata dalam membangun pemerintahan yang bebas korupsi.
“Korupsi adalah masalah terbesar semua negara, termasuk Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mendorong pencegahan korupsi. Rudi menekankan bahwa efek korupsi sangat besar, baik bagi negara, pemerintah, maupun masyarakat.
Dengan adanya kasus korupsi, perekonomian negara dapat terhambat, investasi menurun, dan tingkat kemiskinan meningkat.
“Kami menyadari betul bahwa korupsi mampu merusak sendi-sendi bangsa. Membuat cita-cita luhur pendiri bangsa susah diraih dan kesejahteraan masyarakat terabaikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Rudi menyebutkan bahwa misi kepemimpinan mereka adalah tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan.
“Kami berharap dengan pemerintah yang bersih, terbuka, dan akuntabel dapat mempercepat visi misi. Yakni terwujudnya, Batam Bandar Dunia Madani yang Maju dan Sejahtera,” katanya.
Rudi juga berharap mendapat dukungan dan pedoman dari tim KPK dalam membimbing pencegahan korupsi. Ia mengatakan bahwa program pencegahan korupsi harus dikedepankan demi kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya, Pemko Batam meraih nilai terbaik dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai upaya percepatan layanan dan pencegahan korupsi.
“Batam terus menggesa penerapan SPBE demi mempercepat pelayanan publik sekaligus mencegah terjadinya korupsi,” katanya.
Rakor di Pemko Batam dipimpin langsung oleh Kasatgas I.2 Pengampu Wilayah Kepri KPK RI Tahun 2024, Uding Juharudin, yang juga merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan korupsi. (*)
