WARTAKEPRI.co.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil langkah tegas terhadap dua kadernya, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya. Keduanya resmi dinonaktifkan dari aktivitas kepartaian setelah pernyataan dan aksi joget mereka menuai kemarahan masyarakat.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan keputusan itu diambil demi menjaga marwah partai. “DPP PAN menonaktifkan sementara saudara Eko Patrio dan Uya Kuya dari seluruh aktivitas kepartaian hingga ada keputusan lebih lanjut. Langkah ini untuk merespons dinamika publik dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada PAN,” ujar Viva Yoga, Minggu (31/8/2025).
Kronologi
Kontroversi bermula ketika Eko Patrio dan Uya Kuya tampil dalam sebuah acara publik yang disiarkan melalui media sosial pada pekan lalu. Dalam kesempatan itu, keduanya melontarkan pernyataan yang dianggap tidak sensitif terhadap situasi nasional. Aksi mereka berlanjut dengan berjoget di panggung, yang kemudian viral di berbagai platform digital.
Video tersebut dengan cepat menyebar dan memicu gelombang kritik. Banyak warganet menilai aksi joget tersebut tidak pantas dilakukan oleh figur publik sekaligus kader partai politik.
Respons keras datang dari berbagai kalangan. Di media sosial, tagar yang menyerukan kecaman terhadap Eko Patrio dan Uya Kuya sempat menjadi trending. Sejumlah tokoh masyarakat juga menilai tindakan keduanya berpotensi merusak citra partai.
“Sebagai kader PAN, mereka seharusnya memberi contoh yang baik. Apa yang mereka lakukan justru membuat publik marah,” tulis salah satu pengguna X (Twitter).
Organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil turut menyuarakan kritik. Mereka menilai PAN harus segera mengambil tindakan tegas agar tidak kehilangan legitimasi di mata pemilih.
Sikap PAN
Menanggapi gelombang kecaman itu, PAN akhirnya menjatuhkan sanksi berupa penonaktifan. Viva Yoga menegaskan, keputusan tersebut bukan semata karena tekanan publik, tetapi juga bagian dari komitmen PAN menegakkan disiplin organisasi.
“PAN tidak akan menolerir perilaku kader yang dinilai melukai perasaan rakyat. Setiap kader wajib menjaga etika, baik di dalam maupun di luar partai,” tegasnya.
Pengamat politik menilai langkah DPP PAN cukup strategis untuk meredam kekecewaan publik. Namun, kasus ini tetap menjadi ujian bagi PAN dalam menghadapi dinamika politik menjelang Pemilu 2029. (*)
Editor : Dedy Suwadha
