Tingkatkan Pelayanan Perizinan, BP Kawasan Karimun Gelar Workshop Bagi Pelaku Bisnis

Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Karimun menggelar workshop peningkatkan pelayanan dan perizinan investasi di kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (PBPB) Karimun, di Ballroom Hotel Aston, Tanjungbalai Karimun, Rabu, 17 September 2025.(Foto: Junizar)

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Karimun menggelar workshop peningkatkan pelayanan dan perizinan investasi di kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (PBPB) Karimun, di Ballroom Hotel Aston, Tanjungbalai Karimun, Rabu, 17 September 2025.

Workshop tersebut mengangkat tema “Pemahaman Aturan di Bidang Ekspor, Impor, Pemasukan dan Pengeluaran Barang serta Perpajakan Bagi Pelaku Usaha PBPB”.

Kegiatan workshop diikuti oleh 100 pelaku bisnis di Kabupaten Karimun, mendatangkan narasumber dan pemateri perwakilan dari Bea dan Cukai serta kantor pajak Karimun.

WhasApp

Wakil Kepala BP Kawasan Karimun, Iwan Kurniawan berharap agar kegiatan ini dapat memberikan pengetahun terhadap aturan baru pelayanan dan perizinan kepada para pelaku bisnis.

“BP Kawasan Karimun alam memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada para pelaku bisnis,” ungkap Iwan.

Tidak hanya itu saja, pihaknya juga akan berusaha memberikan kemudahan dan kepastian hukum, guna meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Karimun.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum, guna meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Karimun,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Bidang Perizinan dan Pemasaran BP Kawasan Karimun, Henry Aris Bawole menjelaskan, Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Karimun di tahun 2025 ini mengalami kenaikan secara signifikan.

“Tahun 2025 ini, PMA menyentuh angka Rp 20,9 triliun, artinya ini mengalami kenaikan dari tahun 2024 yang hanya Rp 14 triliun saja,” terang Henry.

Untuk itu, menurutnya kegiatan workshop ini juga sebagai rujukan untuk menggesa agar status kelembagaan BP Kawasan Karimun segera disahkan.

“Belasan tahun kita dibawah naungan BP Batam, sehingga kita tidak dapat bergerak bebas,” imbuhnya.

“Salah satu contohnya seperti pembangunan pelabuhan BP Karimun, karena status kelembagaan belum juga disahkan, sehingga tidak jelas dan pasti iurannya,” tambah Henry.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya mendorong kepada para pelaku bisnis, agar dapat membangun sekaligus bersinergi untuk kemajuan dan perkembangan ekonomi di wilayah Bumi Berazam.

“Mampu bersinergi untuk dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Karimun,” tandasnya.(Junizar)

Google News WartaKepri DPRD BATAM 2025