WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Harapan warga Tanjung Banon akhirnya menjadi kenyataan. Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala Li Claudia Chandra, menegaskan seluruh selisih biaya pembangunan rumah akan dikembalikan sepenuhnya kepada warga.
Rumah yang sebelumnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp130 juta kini digratiskan, sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Kabar baik ini disampaikan Amsakar dalam kegiatan Bakti Sosial HUT ke-54 BP Batam di perumahan tanjung banon, Sabtu (25/10/2025).
“Sudah kami tetapkan dalam surat keputusan. Kalau ada selisih biaya, semuanya dikembalikan. Tidak ada lagi angka yang menggantung,” ujarnya tegas.
Turut hadir Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafruddin, Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin, jajaran Forkopimda Kepri dan Kota Batam, Pj. Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, serta Ketua BAZNAS Kota Batam, dan Direktur Utama PLN Batam serta sejumlah instansi vertikal.
Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan bukti nyata bahwa BP Batam berpihak pada rakyat.
“Ini bukan sekadar janji, tapi komitmen kami agar masyarakat tidak terbebani lagi,” tambahnya.
Selama ini, warga masih menghadapi perbedaan antara nilai ganti rugi dan biaya pembangunan rumah di lokasi relokasi. Kini, perbedaan itu dihapus sepenuhnya.
“Mulai hari ini, semua dikembalikan ke masyarakat. Tidak ada lagi biaya tambahan. Warga benar-benar gratis, sebagaimana janji kita,” kata Amsakar.
Langkah ini menjadi bentuk nyata kepedulian BP Batam untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap program pengembangan kawasan baru, termasuk Tanjung Banon dan Rempang Eco-City.
“Kami ingin masyarakat merasa yakin bahwa pemerintah hadir untuk melindungi mereka,” tambahnya.
Amsakar juga menyebut, perhatian bagi warga Tanjung Banon diwujudkan lewat pengobatan gratis yang menghadirkan tujuh dokter spesialis, jantung, saraf, bedah, anak, dan penyakit dalam serta dokter umum sebagai upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan warga relokasi.
Tak hanya menghapus selisih biaya, BP Batam juga memperluas pembangunan rumah layak huni dari 500 unit menjadi 1.000 unit. Pembangunan ini disesuaikan dengan aspirasi warga.
“Kita bangun sesuai kebutuhan masyarakat agar mereka merasa memiliki. Pembangunan bukan sekadar infrastruktur, tapi tentang keadilan dan kebersamaan,” ungkap Amsakar.
Peringatan HUT ke-54 BP Batam sendiri menjadi momentum berbagi dan mempererat kedekatan dengan warga. Kegiatan diisi dengan pengobatan gratis, bazar UMKM, khitanan massal, serta pembagian 1.500 paket sembako dan 3.000 kacamata baca.
“Hari jadi ini bukan seremoni, tapi refleksi agar BP Batam semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Amsakar.
Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Rempang Eco-City, yang diyakini akan menjadi motor ekonomi baru Batam.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang turut hadir, memberikan apresiasi atas kebijakan humanis BP Batam. Ia menilai langkah Amsakar dan Li Claudia sejalan dengan prinsip pembangunan berkeadilan dan berpihak pada masyarakat.
“Saatnya berpihak kepada warga. Tidak boleh ada yang dirugikan,” ujarnya.
Menurut Iftitah, transmigrasi kini bukan lagi sekadar memindahkan penduduk, tetapi membangun kawasan baru yang layak huni dengan fasilitas lengkap dan masyarakat yang berdaya. “Kita ingin warga merasa tinggal di rumah yang nyaman, bukan sekadar dipindahkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, program di Tanjung Banon harus menjadi contoh sinergi antara pusat dan daerah dengan pendekatan yang humanis. “Tidak boleh ada pemindahan paksa, semua harus memuliakan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iftitah menyoroti potensi besar Batam sebagai pusat industri dan maritim. “Dengan infrastruktur yang lengkap dan kedalaman laut yang ideal, Batam punya posisi strategis di kawasan,” katanya.(*/mcb)
