WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pasangan pemimpin Kabupaten Karimun, Bupati Iskandarsyah dan Wakil Bupati Rocky Marciano Bawole, mengeluarkan imbauan bersama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kondusivitas iklim investasi di Bumi Berazam.
Langkah ini diambil menyusul maraknya isu negatif di media sosial yang dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor pertambangan.
Pentingnya edukasi dan pengawasan berbasis data
Bupati Iskandarsyah menekankan bahwa, setiap aktivitas tambang yang beroperasi telah melewati proses perizinan yang ketat, termasuk kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Ia meminta agar masyarakat untuk tidak bersikap antipati secara prematur terhadap industri ini.
“Masyarakat tidak harus anti dengan aktivitas tambang. Ketika sebuah lokasi ditetapkan sebagai area tambang, pastinya sudah ada kajian matang di sana,” ujar Iskandarsyah,” Sabtu, 20 Desember 2025.
Ia menambahkan, peran aktif masyarakat justru sangat dibutuhkan pada tahap operasional, bukan sekadar menolak tanpa alasan jelas.
“Masyarakat diharapkan fokus mengawasi, pemenuhan kewajiban perusahaan. Apakah perusahaan menjalankan komitmen terhadap warga sekitar,” ungkapnya.
Tidak hanya itu saja, pihaknya memastikan perusahaan melakukan saving untuk rehabilitasi lahan.
“Hingga Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Memastikan program CSR benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal,” tegas Bupati.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Rocky Marciano Bawole mengajak warga untuk melihat sisi positif dari kehadiran investor.
Menurutnya, sektor pertambangan merupakan roda penggerak ekonomi yang legal dan memiliki dampak domino yang luas.
“Manfaat utama investasi tambang bagi daerah yaitu, pembukaan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran,” pungkasnya.
Dana bantuan CSR kata Rocky untuk pembangunan fasilitas umum dan kesejahteraan sosial.
“Peningkatan PAD, menambah Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan infrastruktur,” imbuhnya.
Investasi ini menurutnya bukan barang terlarang, mereka memiliki legalitas. Pihaknya berharap agar masyarakat membuka ruang seluas-luasnya bagi investasi yang bertujuan memajukan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Karimun menyayangkan banyaknya kegaduhan yang muncul di media sosial, padahal banyak proyek yang bahkan belum memasuki tahap eksploitasi,” katanya.
Meski perizinan kini banyak ditangani pemerintah pusat maupun provinsi, Pemkab Karimun menegaskan tetap berdiri di tengah untuk mengawal aspek sosial dan kesejahteraan warga.
“Dukung legalitasnya, awasi prosesnya. Pemerintah ingin masyarakat menjadi mitra kritis yang konstruktif, bukan penghalang investasi yang masuk,” tandasnya.
Penulis: Junizar
Editor: Azis Maulana
