JAKARTA – Bupati Anambas Aneng, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah, yang digelar di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Kamis (15/1/2026).
Rakornas ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden dan Asta Cita, terutama dalam bidang pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban, serta perlindungan masyarakat.
Rakornas tersebut berlangsung di Jakarta pada Kamis 15 Januari 2026. Acara ini dihadiri oleh sekitar 1.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin, mengatakan peserta terdiri dari bupati, wali kota, sekretaris daerah, serta kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah. Kehadiran para pimpinan daerah dinilai penting untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Rakornas ini diharapkan menjadi rujukan bagi program Kesbangpol sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum di daerah.
Andi Baso menekankan pentingnya dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan program. Sinergi lintas perangkat daerah dinilai krusial agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat lokal.
“Kegiatan ini merupakan implementasi kebijakan pembangunan nasional Indonesia,” ujar Andi Baso.
Ia menjelaskan, Rakornas dibagi dalam tiga sesi utama. Sesi pertama membahas koordinasi politik dalam negeri dan stabilitas sosial politik di daerah.
Sesi kedua membahas pembinaan ideologi Pancasila serta pencegahan radikalisasi dan terorisme di daerah. Sementara sesi ketiga difokuskan pada sinergi program, kegiatan, dan isu strategis urusan pemerintahan umum.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Bahtiar, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta. Ia mengaku kehadiran kepala daerah melebihi ekspektasi awal penyelenggara.
Bahtiar menilai forum ini penting untuk merumuskan pola kerja pemerintahan umum yang lebih efektif. Menurutnya, peran Kesbangpol sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat perlu diperkuat secara sistematis.
“Sejak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ditandatangani, urusan pemerintahan umum itu belum pernah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang tersebut,” kata Bahtiar.
Ia menjelaskan, dalam undang-undang tersebut urusan pemerintahan umum seharusnya dibiayai APBN. Pelaksanaannya dimaksudkan untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
BACA JUGA Tangguh di Cuaca Ekstrem, Bupati Aneng Harapkan KM Bukit Raya Terus Layani Rute Anambas
Dalam kesempatan itu, Bupati Aneng menyampaikan bahwa Rakornas menjadi wadah penting untuk menyamakan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjalankan program pemerintahan yang selaras dengan visi nasional.
“Kami di daerah tentu berkomitmen mendukung penuh program prioritas Presiden serta mewujudkan Asta Cita melalui kolaborasi lintas sektor. Rakornas ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi tersebut,” ujar Bupati Aneng.
Selain membahas arah kebijakan nasional, Rakornas juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan pelayanan publik, khususnya di wilayah perbatasan dan kepulauan seperti Kepulauan Anambas.
Kegiatan berlangsung selama satu hari dengan sesi paparan dari pejabat kementerian dan dialog interaktif antar kepala daerah, yang difokuskan pada strategi percepatan realisasi program prioritas nasional di tingkat daerah. (*/rama)
Editor : Dedy Suwadha
@wartakepri Terimakasih Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura partisipasi di Ulang Tahun ke 10 Media WartaKepri.co.id , ( 22 Desember 2015 - 22 Desember 2025) #hbd❤️ #wartakepritv #kepri #batam #wartakepri.co.id ♬ Happy Birthday to You acoustic guitar - C_O
 Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum){kind=link}