WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Kebijakan penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pegawai Paruh Waktu di Kabupaten Karimun menuai sorotan tajam.
Gaji yang ditransfer melalui BPR Tuah Karimun dinilai justru menyulitkan dan memberatkan para pegawai.
Kritik keras itu datang dari Ketua DPD Partai NasDem Karimun sekaligus Anggota DPRD Provinsi Kepri, dr Yusrizal.
Ia meminta Pemerintah Daerah Karimun segera mengevaluasi kebijakan tersebut.
“Saya minta Pemda Karimun mengevaluasi lagi kebijakan gaji P3K dan Paruh Waktu yang ditransfer ke BPR Tuah Karimun. Kasihan mereka, merasa dipersulit,” tegas Yusrizal, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, persoalan tak berhenti di sana. Minimnya sarana dan prasarana perbankan, antrean panjang tarik tunai manual, hingga biaya transfer antarbank dan potongan administrasi bulanan disebut semakin menambah beban para P3K dan Paruh Waktu.
“Harusnya gaji ditransfer ke bank yang infrastrukturnya sudah lengkap. Jangan malah bikin pegawai susah, antre panjang, ditambah biaya transfer ke bank lain yang tinggi,” ujarnya kesal.
Yusrizal menilai, sebelum dipercaya mengelola gaji ribuan pegawai, BPR Tuah Karimun wajib lebih dulu membenahi fasilitas, layanan dan kenyamanan nasabah.
“Tarif tinggi harus sebanding dengan pelayanan maksimal. Jangan cuma mau untung, tapi pelayanan tidak dimaksimalkan,” sindirnya tajam.
Lebih lanjut, ia menegaskan agar BPR Tuah Karimun menjalankan bisnis perbankan secara profesional, dengan menawarkan program unggulan yang sehat, bukan memanfaatkan kebijakan pemerintah demi keuntungan sepihak.
“Saya harap DPRD Karimun segera memanggil OPD terkait. Kalau perlu, pindahkan saja penyaluran gaji P3K dan Paruh Waktu ke bank yang fasilitasnya sudah lengkap,” pungkasnya.
Penulis: Junizar
Editor: Azis
