WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Kejaksaan Negeri Natuna dan Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna melaksanakan Launching Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pembentukan Tim KITA PENDEKAR KMP (Kolaborasi Integrasi Pertanahan, Pemerintah Daerah, Kejaksaan Percepatan Sertifikat Koperasi Merah Putih), Kamis (19/02/2026), bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Natuna.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Natuna Jarmin, SE, Ketua DPRD Natuna, Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Ketua Pengadilan Negeri Natuna, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Kapolres Natuna, Dandim Natuna, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Natuna, perwakilan PT Agrinas Pangan Nusantara Wilayah Kepulauan Riau, para camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Natuna, serta tokoh masyarakat.
Launching PKS ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat sertifikasi tanah dan kepastian hukum aset Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari program prioritas nasional. Kolaborasi tersebut merupakan inovasi Kejaksaan Negeri Natuna dalam mendukung percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Natuna menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan selaras dengan kepastian hukum. Setiap aset tanah dan bangunan koperasi harus memiliki legalitas yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Melalui fungsi intelijen, Kejaksaan melakukan pengawalan dan mitigasi risiko hukum terhadap pelaksanaan program tersebut.
Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Jarmin, SE menyampaikan bahwa pembentukan Tim KITA PENDEKAR KMP merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antar-lembaga guna mendukung penguatan ekonomi kerakyatan.
BACA JUGA Makna Apel Pagi Bersama Bentuk Disiplin ASN di Lingkungan Pemkab Natuna
Menurutnya, percepatan sertifikasi tanah koperasi menjadi fondasi penting agar koperasi dapat segera beroperasi secara optimal dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi dukungan Kejaksaan Negeri Natuna dan Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna dalam memberikan pendampingan hukum dan percepatan administrasi pertanahan.
Pemerintah Kabupaten Natuna, lanjutnya, akan mendukung dari sisi fasilitasi perizinan dan koordinasi lintas perangkat daerah. Program Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, memperkuat kemandirian masyarakat, serta menjadi simbol kehadiran negara yang kuat di wilayah perbatasan.
Natuna sebagai garda terdepan NKRI memiliki peran strategis dalam menyukseskan program tersebut melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Dengan diluncurkannya Tim KITA PENDEKAR KMP, diharapkan proses sertifikasi legalitas tanah koperasi di Kabupaten Natuna dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*/r)
Editor Dedy Suwadha
 tentang Pembentukan Tim KITA PENDEKAR KMP (Kolaborasi Integrasi Pertanahan, Pemerintah Daerah){kind=link}