WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Karimun, menjadi momentum untuk merayakan perjalanan daerah sekaligus menguji sejauh mana pembangunan benar-benar membawa perubahan bagi masyarakat.
Di tengah tema “Karimun Bangkit dan Berkembang dalam Harmoni”, muncul pertanyaan mendasar yang patut dijawab secara terbuka. Siapa yang berhak mendefinisikan kemajuan Karimun? pemerintah melalui slogan dan statistik, atau masyarakat melalui kenyataan yang mereka alami sehari-hari.
Pertanyaan kritis itu disampaikan Raja Pradigjaya, aktivis sekaligus pemuda asal Kabupaten Karimun.
Menurutnya, mencintai daerah tidak berarti harus selalu memuji pemerintah. Sebaliknya, kritik merupakan bagian penting dari upaya memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
“Pembangunan tidak cukup hanya terlihat baik dalam laporan dan terdengar indah dalam pidato. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya,” ujar Pradigjaya, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, sebagai daerah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, Karimun memiliki potensi besar di sektor maritim, industri, perdagangan, dan investasi.
“Namun, potensi tersebut tidak otomatis menjamin kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat,” ungkap Pradigjaya.
Julukan Bumi Berazam kata Pradigjaya, semestinya menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, bukan sekadar identitas yang diulang setiap perayaan hari jadi.
Empat azam pembangunan, yakni peningkatan iman dan takwa, kualitas sumber daya manusia, ekonomi berdimensi kerakyatan, serta pengembangan seni dan budaya, seharusnya dapat diukur melalui kebijakan dan hasil nyata.
“Jika peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas, bagaimana pemerataan akses pendidikan dan kesehatan di pulau-pulau,” katanya.
“Jika ekonomi kerakyatan menjadi cita-cita, sejauh mana nelayan, pelaku UMKM, pekerja, dan generasi muda menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi,” tambah Pradigjaya.
Begitu pula dengan nilai moral. Integritas pemerintahan dan konsistensi penegakan aturan semestinya menjadi cerminan nilai yang selama ini dibawa dalam identitas Bumi Berazam.
“Tanpa pembuktian tersebut, slogan pembangunan berisiko menjadi lebih menonjol daripada kenyataan yang hendak diperbaiki,” sebut Pradigjaya.
Ia merinci, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya sejumlah perkembangan positif dalam pembangunan Karimun.
Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 5,16 persen atau sekitar 12,56 ribu orang, turun dibandingkan 5,78 persen atau 13,99 ribu orang pada Maret 2024.
Pertumbuhan ekonomi Karimun pada 2025 mencapai 5,44 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,08 dari 75,49 pada tahun sebelumnya.
“Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 masih berada di angka 6,31 persen. Pertumbuhan ekonomi juga melambat dibandingkan 2024 yang mencapai 6,45 persen,” beber Pradigjaya.
Angka-angka tersebut perlu dibaca secara proporsional. Penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM merupakan capaian yang patut diapresiasi. Akan tetapi, pekerjaan rumah pembangunan belum selesai.
Pertanyaannya, apakah pertumbuhan ekonomi telah membuka lapangan kerja yang layak? Apakah peningkatan IPM berjalan seiring dengan pemerataan kualitas pelayanan publik? Apakah generasi muda memiliki cukup kesempatan untuk bekerja serta membangun masa depan di Karimun?
“Kemajuan tidak semestinya hanya diukur dari seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga dari siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut,” tutur Pradigjaya.
Salah satu persoalan konkret yang menjadi sorotan, kata Pradigjaya adalah, belum optimalnya operasional ambulans laut untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat kepulauan.
Pada 7 Oktober 2026, Ulasan.co memberitakan bahwa, ambulans laut bantuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten Karimun masih bersandar di Pelabuhan Pulau Parit, Kecamatan Selat Gelam, dan belum beroperasi.
Persoalan petunjuk teknis serta belum adanya skema operasional yang baku disebut menjadi kendala. Batam Pos sebelumnya juga menyoroti persoalan tersebut pada April 2026.
“Bagi masyarakat kepulauan, ambulans laut bukan sekadar fasilitas tambahan. Transportasi medis dapat menjadi penentu kecepatan pasien memperoleh pertolongan, terutama ketika harus dirujuk dari satu pulau ke pulau lainnya,” tutur Pradigjaya.
Karena itu, keberadaan kapal yang belum dapat dimanfaatkan menimbulkan pertanyaan serius mengenai koordinasi, kesiapan operasional, pembiayaan, dan pembagian tanggung jawab antarlembaga.
Siapa yang bertanggung jawab memastikan ambulans laut tersebut segera beroperasi? Apa kendala yang belum diselesaikan? Kapan target operasionalnya ditetapkan?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban yang jelas dari instansi terkait sesuai kewenangannya.
“Jangan sampai fasilitas yang semestinya membantu menyelamatkan nyawa justru terlalu lama berhenti sebagai aset yang belum memberikan pelayanan,” katanya.
Dia berujar, selain pelayanan kesehatan, konsistensi pengawasan tempat hiburan malam juga menjadi bagian dari ujian terhadap komitmen pemerintah dalam menjalankan nilai-nilai Bumi Berazam.
Pada September 2026, Pemerintah Kabupaten Karimun memberitakan komitmen bersama pengelola tempat hiburan malam untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
“Komitmen tersebut penting. Namun, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.
Apakah pengawasan terhadap perizinan, jam operasional, dan pencegahan narkotika dilakukan secara konsisten? Bagaimana tindak lanjut apabila ditemukan dugaan pelanggaran? Apakah penegakan aturan diterapkan secara adil tanpa membedakan kepentingan pihak tertentu?
Sorotan ini bukan untuk menghakimi seluruh usaha hiburan malam. Persoalannya adalah, memastikan setiap usaha mematuhi ketentuan yang berlaku dan pemerintah menjalankan pengawasan secara transparan.
Di sisi lain, hubungan antara pengawasan usaha hiburan malam dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga layak dijelaskan secara terbuka.
“Bukan berarti penerimaan daerah otomatis bertentangan dengan penegakan aturan, melainkan keduanya harus dikelola tanpa mengorbankan kepatuhan hukum dan kepentingan masyarakat,” sebut Pradigjaya.
Jangan sampai nilai moral terdengar lantang dalam slogan, tetapi ketegasan pelaksanaannya justru menimbulkan pertanyaan.
Pradigjaya menilai, pemerintah memang memiliki mandat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
“Namun, mandat tersebut tidak berarti pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang berhak menentukan apakah Karimun sudah maju atau belum,” ucapnya.
Bagi masyarakat, kemajuan bisa berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, memperoleh pelayanan kesehatan tanpa hambatan, menikmati pendidikan berkualitas, atau memiliki usaha kecil yang berkembang.
Bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau, kemajuan berarti tidak kehilangan akses terhadap pelayanan publik hanya karena jarak geografis.
“Sementara bagi generasi muda, kemajuan berarti tersedianya kesempatan untuk berkontribusi dan membangun masa depan di daerah sendiri,” katanya.
Ukuran-ukuran tersebut harus menjadi bagian penting dalam evaluasi pembangunan daerah.
Sebab, tingginya investasi tidak otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi juga belum cukup jika tidak disertai penciptaan pekerjaan yang layak, penguatan usaha lokal, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kritik terhadap persoalan pembangunan bukan berarti menolak kemajuan. Justru, kritik diperlukan agar kebijakan tidak kehilangan tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,” tegas Pradigjaya.
HUT ke-27 Karimun Harus Menjadi Momentum Evaluasi
Peringatan HUT ke-27 Kabupaten Karimun dengan tema “Karimun Bangkit dan Berkembang dalam Harmoni” seharusnya tidak berhenti pada seremoni, ucapan selamat, dan rangkaian perayaan.
“Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi janji pembangunan, membuka persoalan yang belum terselesaikan, serta menetapkan langkah perbaikan yang dapat dipantau masyarakat,” katanya.
Bangkit berarti berani menyelesaikan persoalan yang berlarut-larut. Berkembang berarti memastikan pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sementara harmoni berarti membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat, termasuk memberikan ruang bagi kritik dan perbedaan pendapat,” ungkap Pradigjaya.
Ia meminta agar pemerintah daerah perlu menyampaikan evaluasi berbasis data, menjelaskan kendala yang dihadapi, dan menetapkan target perbaikan yang terukur. Masyarakat juga perlu terus berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pembangunan.
“Namun, tanggung jawab bersama tidak boleh dijadikan alasan untuk mengaburkan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya,” ujarnya.
Kemajuan Karimun kata Pradigjaya, tidak cukup didefinisikan melalui angka statistik, besarnya investasi, atau banyaknya program yang dilaksanakan.
“Kemajuan harus dibuktikan melalui pengalaman masyarakat yang merasakan langsung dampak kebijakan,” pungkasnya.
Sudah saatnya Bumi Berazam tidak hanya menjadi kebanggaan dalam perayaan, tetapi juga menjadi ukuran dalam menilai kinerja pemerintahan.
“Sebab, kemajuan bukan sekadar tentang bagaimana pemerintah menceritakan keberhasilan, melainkan tentang bagaimana masyarakat merasakan perubahan. Bumi Berazam bukan sekadar identitas yang diwariskan, tetapi janji yang harus dibuktikan,” tandasnya.
Penulis: Junizar
Editor: Azis





























