WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Johari, putra Anambas di perantauan, menilai kepemimpinan Abdul Haris dan Wan Zuhendra sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas terindikasi belum dapat memenuhi janji politik dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Pulau Jemaja.
Hal ini kata dia dibuktikan dengan belum terlihatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dalam segala bidang dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan masyarakat Anambas, khususnya di Kecamatan Jemaja.
Selain itu, Johari juga menambahkan kontempelasi bahwa esensi demokrasi itu bukan tujuan, melainkan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat (ajaran Socrates).
“Kesejahteraan dan keselamatan rakyat lah yang diutamakan. Bagaimana pada suatu daerah jika rakyat tidak kunjung sejahtera? Ada apa gerangan sebabnya?” ucap Johari, Minggu (27/2/2022).
“Bukankah kita sekarang sudah mempunyai alat kelengkapan dasar demokrasi negara modern itu, minimal sudah memenuhi azas Trias Politica yang diajarkan oleh Montesqiu (eksekutif, legislatif, yudikatif). Tapi kenapa kita belum kunjung dapat mencapai status welfare state? Ada yang salah atau yang ada itu sekedar simbol?” sambung pria yang karib disapa Bang Jo itu.
Idealnya, kekuasaan eksekutif itu jadi simbol mengurus dan pelayan rakyat, bukan hanya cuma mengurus kroni dan/atau timsesnya belaka. Begitupun dengan kekuasaan legislatif, yang seharusnya jadi simbol perwakilan suara rakyat, yang tidak cuma mewakili aspirasi partai dan pendukungnya saja, bukan rakyat secara keseluruhan. Vox Populi, vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan).
Baca Juga: Setahun HARISWAN Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas 2021-2024
Demikian pula dengan kekuasaan yudikatif adalah simbol tegaknya hukum untuk keadilan secara adil tanpa pandang bulu, bukan terindikasi tumpul ke atas tajam ke bawah.
“Karena secara faktual kausalitasnya, jika memang benar kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif itu berfungsi normal, saling bersinergi sebagaimana mestinya, tentunya welfare state itu dapat dicapai, paling tidak mendekatilah,” katanya.
“Tidaklah seperti sekarang ini, soal minyak goreng saja rakyat susah. Kenapa daerah lain rakyat relatif bisa hidup lebih sejahtera di atas garis kemiskinan, padahal dengan Sumber Daya Alam (SDA) minimal,” kata dia lagi.
Karena indikasinya tentu saja eksekutif, legislatif dan yudikatif berfungsi dengan baik, stakeholder saling mendukung dengan prinsip “the right man in right place” dan bersinergi yakni semata-mata demi untuk kesejahteraan sosial, kemakmuran rakyat, menjamin kebebasan berpendapat bersyarikat dan berkumpul untuk mendapatkan dan mencapai tujuan bersama, yakni daerah gemah Ripah loh jinawi, daerah yang adil makmur, maju dan sejahtera.
“Dan tentu juga didukung dengan tipikal masyarakatnya berani kritis dan kreatif, bukan diam tapi di belakang aspirasinya tidak puas, keluhan dipenuhi sumpah serapah,” kata dia.
Johari selanjutnya beragumen, bahwa keselamatan rakyat selayaknya lebih diutamakan dan kemanfaatan hukum diprioritaskan serta kegiatan pembangunan yang tepat guna/sasaran. Pemimpin (eksekutif dan legislatif) perlu mencanangkan spirit total mengabdi kepada kepentingan masyarakat sepenuhnya.
Selamat 6 tahun periodesasi atau 1 tahun pemerintahan Abdul Haris – Wan Zuhendra (Hariswan) priode kedua (2021-2024). Setahun berlalu tentu menjadi saat yang tepat untuk dilakukan evaluasi dan kontempelasi atas jalannya proses pengabdian dan pemenuhan segala janji-janji pemerintahan Hariswan pada Kabupaten Kepulauan Anambas.
Harapan besar masyarakat adalah agar dapat terpenuhi dan terealisinya paling tidak janji-janji politiknya selama kampanye dulu yang membuat masyarakat yakin dan menjatuhkan pilihan politiknya kepada Hariswan (minimal 25%, dari 75% waktu tersisa, priode sekarang cuma 4 tahun) untuk bersungguh-sungguh memberikan pengabdian terbaik dalam mencapai kesejahteraan rakyat, keluar dari garis kemiskinan, kemajuan daerah (welfare state) dan terciptanya pembangunan secara merata di Anambas secara umum, khususnya daerah Pulau Jemaja.
Pada pilihan masyarakat itu juga melekat harapan, selanjutnya menjadi kewajiban bagi yang dipilih dan terpilih untuk selalu ingat dan berpegang teguh untuk membuktikan janjinya itu. “Berikan bukti, bukan cuma janji. Bukankah janji itu hutang, tapi hutang (politik) itu tidak bisa dibayar dengan janji-janji,” kata dia.
“Semoga saja Hariswan masih ingat kepada janjinya dan berkenan secara tulus memeratakan pembangunan di Anambas, khususnya daerah Jemaja,” harapnya.
Minimal pembangunan infrastruktur prioritas, diantaranya pembukaan/peningkatan kualitas jalan, tata ruang yang mendukung Jemaja sebagai daerah pariwisata dan lain-lain agar pulau Jemaja yang terdiri dari Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, dan Kecamatan Jemaja Barat bisa mengejar ketertinggalan infrastruktur yang hampir tertinggal dalam pembangunan infrastruktur di segala bidang itu.
Selamat melaksanakan dan memberikan komitmen pengabdian terbaik untuk Anambas dan Jemaja khususnya, semoga Hariswan masih mempunyai political will dan mau bersinergi dengan stakeholder daerah serta fokus kepada perhatian kuat untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Anambas dan Pulau Jemaja khususnya.
“Semoga terwujud, Amin Ya Robbalalamin,” pungkasnya. (rama)
@wartakepri Terimakasih Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura partisipasi di Ulang Tahun ke 10 Media WartaKepri.co.id , ( 22 Desember 2015 - 22 Desember 2025) #hbd❤️ #wartakepritv #kepri #batam #wartakepri.co.id ♬ Happy Birthday to You acoustic guitar - C_O
