Berikut Poin-poin Penting dari Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam RUU APBN 2026 di DPR RI

Berikut Poin-poin Penting dari Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam RUU APBN 2026 di DPR RI

WARTAKEPRI.co.id – Berikut adalah poin-poin penting dari Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, yang disampaikan pada 15 Agustus 2025:

1. Postur Fiskal Makro APBN 2026
Belanja Negara: dialokasikan sebesar Rp 3.786,5 triliun. Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp 3.147,7 triliun. Defisit APBN sebesar Rp 638,8 triliun, setara 2,48 % dari PDB. Pemerintah menekankan pentingnya efisiensi, inovasi pembiayaan, dan fleksibilitas anggaran untuk meredam guncangan ekonomi.

2. Visi dan Arsitektur APBN 2026 Dirancang sebagai implementasi visi “Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera” bersama Wakil Presiden. Penguatan ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan dijadikan fondasi kesejahteraan rakyat.

Harris Nagoya

3. Delapan Agenda Prioritas RAPBN 2026 Presiden menyampaikan 8 prioritas strategis, yakni:
1. Ketahanan Pangan
2. Ketahanan Energi
3. Makan Bergizi Gratis (MBG)
4. Pendidikan Bermutu
5. Kesehatan Berkualitas dan Merata
6. Hidupkan Perekonomian Rakyat
7. Perkuat Pertahanan Rakyat Semesta
8. Percepat Investasi dan Perdagangan Global

4. Ketahanan Pangan — Rincian Alokasi Anggaran total untuk ketahanan pangan: Rp 164,4 triliun, mencakup: Rp 53,3 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan, Rp 46,9 triliun untuk subsidi pupuk (9,62 juta ton pupuk), Rp 22,7 triliun untuk peran Bulog. Program strategis mencakup pencetakan sawah baru, distribusi pupuk tepat sasaran, bibit unggul, alat mesin pertanian modern, pembiayaan murah, regulasi pupuk yang disederhanakan (145 regulasi dipangkas), dan stok beras pemerintah lebih dari 4 juta ton.

5. Ketahanan Energi & Transisi ke EBT
Alokasi anggaran untuk ketahanan energi mencapai Rp 402,4 triliun. Fokus pada peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, serta mempercepat transisi ke energi baru terbarukan (EBT). Target ambisius: 100 % listrik dari EBT dalam waktu sekitar 10 tahun, lebih cepat dari target dunia 2060.

6. Anggaran untuk Pendidikan & SDM
Alokasi untuk pendidikan sebesar 20 % dari APBN, atau sekitar Rp 757,8 triliun merupakan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

7. Kesehatan dan Program Sosial Kesehatan berkualitas dan merata dianggarkan sebesar Rp 244 triliun. Program jajaran sosial seperti MBG, Cek Kesehatan Gratis, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan KIP Kuliah terus diperkuat.

8. Pembiayaan Inovatif & Reformasi Pengelolaan Aset Didorong pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif agar tidak hanya bergantung pada APBN. Danantara (Badan Pengelola Investasi Indonesia) diperintahkan untuk membenahi BUMN: pengurangan komisaris, penghapusan tantiem, pengelolaan efisien aset negara. Setiap rupiah belanja harus berdampak nyata dan efisien, baik untuk publik maupun ekonomi produktif.

9. Target Makro Ekonomi 2026 Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,4 % atau lebih. Inflasi diperkirakan terkendali di sekitar 2,5 %. Suku bunga SBN dipatok di kisaran 6,9 %. Nilai tukar rupiah target sekitar Rp 16.500/USD.

10. Indikator Sosial Tingkat pengangguran ditargetkan turun menjadi 4,44–4,96 %. Kemiskinan diturunkan ke 6,5–7,5 %. Rasio Gini diharapkan mencapai 0,377–0,38. Indeks modal manusia diincar ke 0,57. Indeks kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal juga ditingkatkan.

Kesimpulan Singkat
Pidato Kenegaraan penyampaian RUU APBN 2026 (15 Agustus 2025) menegaskan lima pilar utama:

1. Postur fiskal sehat: belanja, pendapatan, dan defisit dikelola seimbang dengan fleksibilitas tinggi.
2. Delapan agenda prioritas: mencakup pangan, energi, SDM, kesehatan, ekonomi rakyat, pertahanan, dan investasi.
3. Pengelolaan anggaran dan aset lebih efisien: memakai pembiayaan inovatif, reformasi BUMN melalui Danantara.
4. Target indikator makro dan sosial: pertumbuhan, inflasi, pengangguran, kemiskinan, gini, modal manusia.
5. Transisi berkelanjutan: menuju EBT, efisiensi fiskal, dan pemerataan pembangunan. (*)

Dikutip dari berbagai Sumber.
Editor : Dedy Suwadha

Google News WartaKepri DPRD BATAM 2025