WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Per 2 Januari 2026, wajah hukum pidana Indonesia resmi memasuki babak baru.
Seiring berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), kita tidak lagi hanya bicara tentang “pembalasan” di balik jeruji besi, melainkan tentang “pemulihan”.
Salah satu terobosan paling progresif dalam aturan ini adalah pengakuan Pidana Kerja Sosial sebagai pidana pokok yang bersifat alternatif.
Langkah ini bukan sekadar perubahan teks Undang-undang, melainkan pergeseran paradigma besar-besaran dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif.
Banyak pihak mungkin ragu-ragu atau tidak percaya (skeptis) dan bertanya, apakah ini bentuk pelemahan hukum, justru sebaliknya.
Pidana kerja sosial dirancang dengan kriteria ketat untuk memastikan wibawa hukum tetap terjaga.
Hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi ini bagi tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 5 tahun atau jika vonis yang dijatuhkan maksimal 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, saat ini setara Rp10.000.000.
Hakim mempertimbangkan terdakwa, mengaku bersalah, memiliki penyesalan, tidak berbahaya bagi masyarakat serta faktor keluarga dan sosial lainnya.
Artinya, instrumen ini menyasar tindak pidana ringan di mana pelakunya menunjukkan penyesalan dan tidak membahayakan masyarakat.
Daripada memenuhi lapas yang sudah overcapacity, pelanggar hukum diarahkan untuk membayar “utang sosialnya” langsung kepada masyarakat.
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjungbalai Karimun sendiri saat ini tengah menghadapi tantangan serius terkait lonjakan jumlah hunian.
Berdasarkan data terbaru, tercatat sebanyak 563 warga binaan menghuni fasilitas tersebut, angka yang secara signifikan melampaui kapasitas ideal bangunan.
Kondisi overkapasitas ini menjadi perhatian penting bagi pihak berwenang maupun masyarakat, mengingat dampaknya terhadap kenyamanan, kesehatan dan efektivitas program pembinaan.
Teknis pelaksanaan: antara disiplin dan manfaat
KUHP baru mengatur durasi kerja sosial secara mendetail untuk menjaga efektivitasnya.
Rentang waktu minimal 8 jam hingga maksimal 5.000 jam. Fleksibilitas pelaksanaan dapat dicicil dari 2 hingga 8 jam per hari, dalam jangka waktu maksimal satu tahun.
Pekerjaan yang dilakukan murni bersifat non-komersial, tidak mencari keuntungan, seperti membersihkan fasilitas umum, melayani di panti jompo, hingga membantu administrasi di instansi pemerintah daerah.
Sistem ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk tetap produktif dan menjaga ikatan sosialnya, sembari tetap memikul beban tanggung jawab atas kesalahannya.
Tantangan pengawasan
Keberhasilan inovasi hukum ini berada di pundak para pengawas. Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) maupun Rutan Kelas IIB Tanjungbalai Karimun sebagai penyusun rencana kerja dan Jaksa sebagai eksekutor menjadi sangat krusial.
Ketegasan tetap menjadi kunci, jika terpidana lalai atau mangkir tanpa alasan sah, ancaman penjara tetap menanti sebagai pengganti sisa jam kerja yang belum dituntaskan.
Harapan bagi masyarakat Bumi Berazam
Tajuk rencana ini merupakan sikap redaksi WARTAKEPRI.co.id dalam rangka menjaga etika dan memberikan informasi penting kepada masyarakat Bumi Berazam.
Kami mengajak pembaca untuk menyambut era baru hukum yang lebih humanis, di mana keadilan diukur dari kemauan untuk berubah dan manfaat yang diberikan.
Seluruh informasi yang kami sajikan bertujuan untuk edukasi publik dan mendukung terciptanya tatanan hukum yang progresif dan beretika di Kabupaten Karimun.
Kita harus melihat pidana kerja sosial sebagai solusi menang-menang atau win-win solution.
Negara menghemat anggaran pemeliharaan narapidana, masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari tenaga kerja terpidana dan yang terpenting, martabat kemanusiaan tetap terjaga.
Masa transisi tiga tahun telah usai. Kini saatnya masyarakat, aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun bersinergi menyukseskan implementasi ini.
Mari kita sambut era di mana keadilan tidak lagi diukur dari seberapa lama seseorang mengurung diri, tapi dari seberapa besar ia mampu memperbaiki diri dan berguna bagi sesama.
Editor: Azis Maulana
