TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kamis (5/2/2026), di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang.
Rapat dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kepri, Misni, dan dihadiri para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Walidata Pendukung. Hadir sebagai narasumber Kepala BPS Provinsi Kepri Toto Haryanto Silitonga, Kepala Dinas Kominfo Kepri Hendri Kurniadi, serta Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapelitbang Kepri Hendrija.
Dalam sambutannya, Misni menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kominfo Kepri sebagai Walidata yang telah memprakarsai kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral merupakan tanggung jawab bersama seluruh OPD, bukan hanya Kominfo.
“Statistik sektoral sangat strategis bagi pembangunan daerah. Setiap kebijakan dan program harus berbasis data. Tanpa data yang akurat, perencanaan berpotensi gagal,” ujar Misni.
Ia menjelaskan bahwa data sektoral mencakup berbagai bidang seperti kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, yang dikumpulkan dan diolah sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD.
Berdasarkan hasil evaluasi, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Provinsi Kepri tahun 2024 tercatat di angka 2,61, sedikit di bawah target 2,7. Kondisi ini menjadi perhatian serius untuk peningkatan kualitas data di tahun mendatang.
Kementerian PANRB pun memberikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:
Melakukan review dan evaluasi berkala terhadap proses bisnis statistik sektoral.
Mengevaluasi aspek SDM statistik, termasuk pemenuhan formasi jabatan fungsional statistik.
Memperkuat mekanisme pengumpulan, pemeriksaan, dan diseminasi data di setiap OPD.
Misni menegaskan bahwa target IPS tahun 2025 sebesar 2,8 hanya dapat dicapai dengan komitmen dan sinergi lintas instansi, sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam sistem tersebut, BPS berperan sebagai pembina statistik, Bappeda sebagai koordinator, dan Diskominfo sebagai Walidata, sementara OPD menjadi produsen data.
BACA JUGA Pemprov Kepri Perpanjang Program Pemutihan Pajak Bermotor hingga 15 Desember 2025
“Nilai IPS tidak bisa hanya dibebankan kepada Kominfo. Semua OPD berperan, BPS membina, Bappeda mengoordinasikan, dan Kominfo memverifikasi, memvalidasi, hingga mempublikasikan data,” tegasnya.
Ia pun mengapresiasi langkah Diskominfo yang mewajibkan seluruh sekretaris OPD hadir tanpa diwakilkan, sebagai bentuk keseriusan memperkuat tata kelola data daerah.
Lebih lanjut, Misni mencontohkan keberhasilan sejumlah indikator makro yang telah menunjukkan hasil positif berkat kolaborasi berbasis data, seperti inflasi Kepri yang stabil di angka 2,6%, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat ke kategori “sangat tinggi” dan kini berada di peringkat ketiga nasional.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi data lintas OPD berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan daerah.
“Dengan kebersamaan dan sinergi yang kuat antara BPS, Bappeda, Kominfo, serta seluruh OPD, kita optimistis target statistik sektoral dapat tercapai. Data yang akurat adalah fondasi pembangunan Kepri yang maju, makmur, dan merata,” tutupnya.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi paparan teknis dari BPS dan Diskominfo terkait evaluasi penyelenggaraan statistik, pembaruan metadata, integrasi ke portal Satu Data Indonesia, serta tindak lanjut rencana aksi SDI tahun 2025. (*)
Sumber : Humas Pemprov
Editor : Dedy Suwadha
@wartakepri Terimakasih Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura partisipasi di Ulang Tahun ke 10 Media WartaKepri.co.id , ( 22 Desember 2015 - 22 Desember 2025) #hbd❤️ #wartakepritv #kepri #batam #wartakepri.co.id ♬ Happy Birthday to You acoustic guitar - C_O
