TANJUNGPINANG, WARTAKEPRI.co.id – Buruknya layanan serta minimnya fasilitas Pelabuhan Tanjungpinang yang dikelola oleh PT Pelindo menyebabkan masyarakat mendorong agar pemerintah daerah khususnya Pemko Tanjungpinang segera merelokasi Pelabuhan yang ada saat ini.
Dari tahun-ketahun, fasilitas penunjang Pelabuhan seperti lahan parkir dinilai tidak mampu menampung kebutuhan masyarakat pengguna jasa pelabuhan. Kondisi ini harus segera diakhiri karena Pelabuhan merupakan pintu masuk utama ke Tanjungpinang.
Sebagai pintu masuk harusnya pelabuhan mampu menjadi beranda yang aman dan nyaman bagi tamu-tamu yang ingin datang ke Tanjungppinang. Tetapi kondisi ini (aman dan nyaman) masih jauh dari harapan sehingga masyarakat menginginkan agar pemda mengelola pelebuhan sendiri dan terpisah dengan PT.Pelindo. Setidaknya harapan tersebut tergambar dari survey yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Politik Lokal.
Menurut A.Suradji Muhammad, selaku Direktur Eksekutif LK2PPL Tanjungpinang, survey yang dilakukan kali ini berbeda dengan survey-survey sebelumnya. Karena responden yang dituju kali ini adalah masyarakat Tanjungpinang yang aktif di Media Sosial seperti Facebook, Tweeter, surat elektronik/email, dan instagram.
Dari survey ini dilakukan bersempena dengan 3 Tahun kepemimpinan Lis Darmasyah dan Sharul. Survey dilakukan kurang lebih dalam kurun waktu dua minggu setelah tepat 3 tahun kepemimpinan Lis-Syahrul. Dari hasil survey tersebut terlihat bahwa sebanyak 66,7% masyarakat Tanjungpinang menginginkan agar Pelabuhan segera pindah. Saat ini yang paling layak adalah pindah ke Pulau Dompak.
Ada beberapa pertimbangan kenapa pelabuhan diminta untuk segera pindah. Pertama tidak siapnya PT.Pelindo untuk mempersiapkan fasilitas pendukung seperti lahan parkir yang memadai. Kedua, akses menuju pelabuhan yang berbelit dan bahkan cenderung mangalami kemacetan. Ketiga, kesemrawutan dalam penataan parkir serta drop out penumpang dan lain sebagainya.
Selain terkait dengan masalah pelabuhan, survey ini juga meminta responden memberikan pertimbangan atas pentingnya Pemko Tanjungpinang membangun “mesjid terapung” yang diwacanakan oleh Walikota Tanjungpinang. Responden yang mendukung pembangunan masjid ini sebesar 49,1% dan yang menolak atau tidak setuju sebesar 35,1%. (dedyswd)
