Mulai 2017, SMA Sederajat Bukan Lagi Tanggungjawab Pemko atau Pemkab

JAKARTA, WARTAKEPRI.co.id – ‎Dalam rangka mengurangi beban Pemerintah Kota dan kabupaten, Pemerintah Pusat telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aturan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dan Kabupaten.

Evaluasi tersebut dilakukan agar desentralisasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Atas evaluasi secara menyeluruh maka beberapa hal termasuk kewenangan tentang pertambangan dan pendidikan menengah atas kini diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.

Menurut Suhajar Diantoro, Staff ahli Kemendagri pada acara seminar APEKSI, dalam rangka mengurangi beban Pemerintah Kabupaten dan Kota maka, Gubernur dalam hal ini Pemerintah Provinsi diserahkan Kewenangan untuk menangani SMA, SMK dan SLB oleh negara.
Sedangkan untuk Paud, TK, SD dan SMP menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Ini telah diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 dimana, Sekolah Menengah atas tetap diserahkan pengelolaannya ke Pemprov‎ pada 2017.

Hal tersebut, juga dianggap efektif dalam menilai kinerja dan kemampuan serta tanggungjawab dari masing-masing Kepala Daerah baik Gubernur maupun Walikota.

” Meskipun banyak Pemerintah Kota yang protes namun ini akan tetap akan dilaksanakan, dan jika ada putusan dari Mahkamah Konstitusi baru kita sesuaikan dengan putusan tersebut, “imbuh Suhajar, Kamis (24/3/2016) di Jakarta.

Kebijakan ini bukan kebijakan yang tanpa melewati kajian, data yang dimiliki Pemerintah bahwa lebih dari 70 persen Pemerintah Daerah yang belum berhasil mengemban beban otonomi daerah.
” Oleh karena itu, Pemerintah Pusat membagi kewenangan ini ke Pemerintah Provinsi agar Walikota dapat fokus membangun sarana pendidikan yang menjadi kewenangannya, jelas Suahajar.
Sementara itu, Beni anggota Komisi 1 DPRD Tanjungpinang menyatakan agar pemerintah kota secepatnya menyesuaikan aturan ini, agar tidak terjadi penganggaran ganda di tahun berikutnya.
‎” Kalau sudah aturan, sebaiknya dilaksanakan dengan baik. Semua hal yang dalam kondisi masa transisi tentunya akan ada rasa kekhawatiran. Namun dengan melakukan koordinasi yang baik antara Pemko dan Pemprov tentunya masalah yang timbul akan dapat diminimalisir,” ujar Beni. Diharapkan masing masing Pemerintah tidak mengedepankan ego sektoral karena pendidikan. Ini merupakan tanggung jawab bersama yang telah diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945.
” Sesuai UU nya, pemisahan tanggung jawab berlaku mulai tahun 2017,” tambah Beni (ded/bn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP EXPO