WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Pemerintah Kota Batam melaksanakan pertemuan dengan Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) di Kantor Walikota Batam, Selasa (2/8/2016). Dalam pertemuan tersebut, juga turut dihadiri oleh Kapolresta Barelang, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Komandan Lanal Batam, dan Komandan Kodim 0316 Batam.
Pertemuan dilakukan sebagai tujuan untuk mengumpulkan masukan dari pemerintah daerah, termasuk para kepala dinas yang ada di Kota Batam. Selanjutnya, masukan maupun hasil daripada pertemuan itu, akan disampaikan kepada Presiden dengan terlebih dahulu melakukan diskusi dengan tim dan membuat resume yang ditujukan kepada pimpinan, ujar Ketua Tim Sekretariat Jenderal Wantannas, Khoirul Arifin.
“Berdasarkan hasilnya, kita melihat bahwa terjadinya kendala utama di dalam pembangunan Kota Batam, adalah pada masalah lahan,” terang Khoirul.
Pada kesempatan itu, Khoirul juga sempat mempertanyakan tentang keberadaan Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) di Batam.
“Disini PPI belum ada, dan kenapa tidak dibangun. Apakah hal tersebut kembali kepada permasalahan lahan di Batam ini,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Barelang, Kombes Helmy Santika mengatakan persoalan lahan di Batam memang menjadi masalah. Dari segi administrasi maupun masalah lahan yang berpotensi timbulkan konflik di tengah masyarakat, dan sampai sekarang belum juga ada kejelasan yang sah dari pihak berwenang.
Kondisi demikian semakin terlihat dengan adanya masalah kampung tua dan para pengusaha. Ketika para pengusaha telah memegang hak pengelolaan lahan, dan kemudian dipagari, namun pagar tersebut merembet kepada area wilayah kampung tua. Oleh sebab itu, Negara harus memberikan kepastian hukum kepada investor maupun Warga Negara Indonesia sendiri, papar Helmy.
Ditempat yang sama, Walikota Batam, Muhammad Rudi sangat mengharapkan permasalahan lahan di Kota Batam bisa menjadi bahan yang dibawa Wantannas kepada Presiden. Saat ini Pemko Batam sangat membutuhkan lahan untuk pembangunan rumah susun, dikarenakan keberadaan rumah susun diharapkan bisa menjadi solusi bagi pembersihan Kota Batam dari rumah liar.
“Apabila hanya digusur saja, mereka akan bikin lagi rumah liar yang baru. Kalau sudah digusur, mereka sudah tidak punya uang, bukan tidak mungkin akan terjadi tindakan kriminal. Oleh karenanya, kami minta bantu agar lahan yang akan dibangun untuk rusun ini bisa menjadi prioritas nomor satu,” pinta Rudi.
Sedangkan untuk dunia pendidikan, ketersediaan lahan juga sangatlah penting. Menurutnya, selama ini pemerintah selalu menghadapi masalah pada kurangnya ruang kelas dan sekolah setiap tahun ajaran baru. Jadi, kendala utama dari rencana pembangunan sekolah negeri adalah lahan, bebernya.(ichsan)
