WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun memandu diskusi Reformasi Strategi Kebijakan Pengembangan Wilayah Batam dan Sekitarnya Sebagai Wilayah Berdaya Saing Tinggi Secara Ekonomi, bertempat di Hotel Radisson Suka Jadi Batam, Jum’at (12/8/2016).
Diskusi ini menghadirkan sejumlah Menteri Kabinet Kerja sebagai Narasumbernya. Mereka antara lain Gubernur Bank Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Asman Abnur, Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Kepala BP Batam Hatanto Reksodipuro.
Gubernur BI dalam kesempatan itu mengatakan, pengembangan wilayah Batam dan sekitarnya khususnya di bidang maritim, harus dibangkitkan. Harapannya, agar sektor kemaritiman bisa mendukung lahirnya kedaulatan dan industri maritim yang kuat. Dengan kuatnya sektor kemaritiman, maka akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Meski begitu, kata Agus, mengembangkan sektor kemaritiman di Batam bukan tanpa ada hambatan. Banyak hambatan yang dihadapi. Sebagai contoh infrastruktur, salah satunya yakni pelabuhan. Kedalaman air laut di pelabuhan yang ada masih sangat dangkal, di sekitar kedalaman 9 meter. Padahal kapal-kapal asing butuh sandaran labuh pelabuhan yang dalam.
” Hambatan lainnya yakni perkapalan. Utamanya di volume angkut dan kecanggihan kapal. Hambatan lainnnya yakni non infrastruktur. Dalam hal ini regulasi perizinan di sektor pelayaran,” jelas Agus Martowardoyo.
Sementara itu Menteri Pariwisata Arief Yahya memfokuskan pada pengembangan sektor pariwisata. Batam sebagai daerah tujuan utama wisata setelah Bali dan Jakarta juga masih harus terus dikembangkan. Salah satu untuk mengembangkan adalah, rencana dibangunnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kepri. Di Kepri, hal ini sudah sangat mendesak.
” Karenanya kita segera akan wujudkan. Karena hanya dengan KEK, pariwisata nantinya akan bisa berkembang,” jelas Arief Yahya.
Adapun Menpan RB Asman Abnur lebih menekankan persoalan reformasi birokrasi. Karena dengan reformasi birokrasi inilah, akan lahir aparatur yang melayani. Memberikan pelayanan adalah kewajiban aparatur. Apalagi pelayanan publik.
” Pelayanan publik adalah hak rakyat. Dan kewajiban aparatur untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” tegas Asman seraya menambahkan kalau setresing lainnya yakni e-budgeting.
Sedangkan Kepala BP Batam Hatanto ingin menjadikan dan membuat Batam lebih tumbuh dan berkembang di sektor industri.
Tampak hadir juga, Menteri Koordinator Maritim Luhut Panjaitan yang hadir diakhir acara, anggota DPR RI Dwi Ria Latifah, Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Amin, para pelaku usaha di Kepri hadirin dan undangan lainnya. (humasprov)
