Anggota DPRD Batam Ingin BP Batam Bahas Tarif UWTO Juga Persetujuan Bersama

235
Warta Dewan Ucok Tambusai
WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Pertemuan antara Menteri dengan pihak BP Batam dan pelaku usaha di Batam, Selasa (15/11/2016) siang diputuskan Menkekonomi Darmin untuk menunda diberlakukannya Perka tarif UWTO 2016. Atas kondisi ini, anggota dewan menilai kedepannya agar BP Batam melibatkan pemerintah kota ikut menentukan kebijakan yang akan dibuat.
Menurut ‎anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Firman Ucok Tambusai ketika dihubungi via seluler, Selasa (15/11/2016) menilai Badan Pengusahaan (BP) Batam, seolah tidak berpihak kepada masyarakat karena telah mengambil keputusan sepihak menaikkan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).
Seharusnya terlebih dahulu BP Batam melakukan kesepakatan bersama, sehingga bisa melihat dan merasakan kondisi kesulitan ekonomi masyarakat.‎
Dimana pada kesempatan itu, Ucok begitu sapaannya mengatakan bahwa kenaikan UWTO menyusahkan masyarakat Batam yang sekarang ini kondisi ekonominya lagi susah.

“Harus ada kesepakatan bersama dulu, sebab ekonomi warga lagi sulit. Jangan ambil keputusan sepihak saja, mesti dilihat dari beberapa sisi. BP harus buat kajian yang matang, dan libatkan DPRD untuk membahasnya. Sebab DPRD adalah wakil rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan UWTO hanya menimbulkan beban dan tidak ada kepastian hukumnya. Sebab, kebanyakan masyarakat Batam belum mengetahui secara detil tentang berapa jumlah kenaikan tersebut. Harusnya saat ini tidak ada kenaikan apapun yang terjadi di Kota Batam.
Jangankan UWTO, bila perlu harga sembako pun harus lebih murah. Apalagi dibebankan dengan UWTO yang aneh, kasihan masyarakat karena mereka benar-benar susah.

Seharusnya BP Batam bisa melihat kondisi masyarakat yang seperti itu, bukan malah menaikkan UWTO dan juga tidak pula ada memberikan kontribusi kepada masyarakat. ‎

Sekarang saja, kata Ucok, di tengah masyarakat terjadi banyak pengangguran. Seperti banyaknya PHK tenaga kerja, banyak usaha yang tidak jalan, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Apabila UWTO tetap dinaikkan juga, dan pengusaha jadi hengkang dari Batam yang dikarenakan kondisi ekonomi tidak kondusif, tentunya akan menimbulkan angka pengangguran yang lebih tinggi lagi.

“Kalau pengangguran semakin banyak, tentu Batam tidak aman. Masyarakat dan pemerintah juga yang akan susah,” ujarnya lagi.‎
Sampai saat ini DPRD belum menyetujui keputusan kenaikan UWTO itu, BP Batam harus duduk bersama dulu dengan DPRD untuk membahas hal tersebut, bebernya.

“Saya sebagai wakil rakyat secara pribadi tidak setuju UWTO itu dinaikkan, karena sangat membebani masyarakat Batam. Kalau memang mau dinaikkan, duduk dulu bersama DPRD untuk membahasnya,” ajaknya. (ichsan)
PKP HIMALAYA DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel