Pengusaha Ngadu ke DPRD Terkait KEK, Amsakar: Batam Membaik karena Nilai Belanja

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Ketua DPRD Batam Nuryanto SH, MH usai memimpin RDP di ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, telah menyampaikan kalau Kota Batam jangan dijadikan kota percobaan pelaksanaan KEK. Hal itu disampaikan pada Maret 2016 lalu, ketika Menko Darmin Nasution datang untuk sosialisasi KEK.

” Saya menyampaikan kiranya penerapan KEK di Batam di kaji ulang dan harus hati-hati karena menyangkut hidup orang banyak,” terang Nuryanto setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Selasa (22/05/2018).

Seiring berjalannya waktu, peralihan FTZ ke KEK yang disampaikan dalam sosialisi tersebut menjadi pertimbangan pengusaha saat ini. DPRD yang tidak masuk dalam Dewan Kawasan maupun tim teknis tentu sangat minim informasi atas permasalahan tersebut. Masyarakat dan pengusaha berhak tahu detail bentuk KEK yang ditawarkan pemerintah itu seperti apa.

KPU KEPRI

” Dalam asumsi mereka sebagai investor yang berinvestasi dengan FTZ akan mendapatkan fasilitas selama 70 tahun, namun baru berjalan 12 tahun sudah ada perubahan peraturan baru yang membuat ketidakpastian dan keraguan dari masyarakat dan investor itu sendiri,” jelas Nuryanto lagi.

Ditempat yang sama Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achamad menyesalkan persoalan transformasi FTZ Ke KEK menghangat belakangan, padahal sudah berlangsung sejak 2016. Wawako mengatakan, persolan KEK ini sudah dibahas lama dan sudah disosialisasikan beberapa kali di Batam.

” Kenapa nggak dari awal pak Jadi. Berarti sudah semakin seksi. FTZ ataupun KEK tidak ada persoalan. Karena dengan cara seperti itu kami akan nyaman menjalani fungsi kami (Pemko Batam) begitu juga dengan BP Batam. Masalah overlaping ini harus selesai dan harus diselesaikan dengan KEK. Maka semuanya setuju,” kata Amsakar.

Amsakar mengatakan memang harga apa saja murah, tetapi tiap tahun buruh mengeluh semuanya mahal.

“Saya bicara angka audit pak. Berbicara berdasarkan data-data. Sekarang ada kecenderungan potensi pertumbuhan ekonomi membaik, ternyata bukan dari investasi melainkan dari nilai belanja,” katanya Amsakar.

Sementara dari Kadin Kota Batam, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait transformasi Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan sejumlah asosiasi pengusaha memilih tetap berada di FTZ, terang Raja Gukguk.

Dalam pertemuan dapat kesimpulan bahwa (KADIN) tidak sepakat dan tidak setuju kalau Batam dengan fasilitas FTZ sekarang ini berubah menjadi KEK. Mereka mengusulkan FTZ yang ada dengan segala kekurangannya di perbaiki atau ditambah fasilitasnya. DPRD menerima dan akan jembatani dan meneruskan hasil rapat hari ini ke pemerintah pusat.(*)

Sumber: hms/rus

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP EXPO