Wartakepri.co.id Natuna – Memberi jaminan kesehatan bagi masyarakat kecil merupakan salah satu visi misi Kabupaten Natuna, hal itu disampakan oleh Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, membuka Rapat Forum Komunikasi para pemangku kepentingan utama semester I tahun 2018 yang diselengarakan oleh BPJS Kesehatan, di ruang rapat Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Kamis (13/9/2018).
Rapat pertemuan antara Kepala BPJS Kesehatan Kepri ini merupakan kegiatan rutin antara forum komunikasi dan forum kemitraan Kabupaten Natuna.
Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Cabang BJS Kesehatan Kepri Dr. Lenny Marlina.T.U.M,AAAK beserta rombongan BPJS, Ketua Komisi I DPRD Natuna Bidang Kesehatan Wan Sofiyan, Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (PPPA) Natuna Hj.Kartina Riawita, Kadis Disnaker Natuna Husyaini dan sejumlah OPD.
Dalam sambutanya, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Provinsi Kepri karena telah hadir di Natuna.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan Provinsi Kepri untuk bersama-sama melakukan diskusi tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan BPJS kesehatan khususnya di kabupaten Natuna dan Provisi Kepri. Tentunya apa yang akan disampaikan dalam rapat ini akan menjadi perhatian kita bersama dan akan kita diskusikan bersama karena penguna BPJS Kesehatan yang ada di Kabupaten Natuna ini sudah mencapai 44% dan sekitar 56% masyarakat yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan,”tutur Ngesti.
Ngesti berharap agar masyarakat kurang mampu yang belum terkaper oleh Dinas Sosial, bisa didata kembali karena program kesehatan gratis ini sudah menjadi visi misi Kabupaten Natuna khususnya untuk masyarakat kurang mampu.
“Kita berharap bagaimana cara agar masyarakat kita selalu terjamin kesehatannya, apakah itu mengunakan BPJS, Jamkesda atau mengunakan Kartu Natuna Sehat.
Tentu ini akan menjadi cacatan kita bersama dan apa langkah-langkah yang akan kita ambil agar masyarakat di Kabupaten Natuna ini khususnya selalu terjamin kesehatannya.
Karena perhatian kita terhadap masyarakat kecil harus menjadi perhatian kita bersama,”terangnya.
Data dari Dinas Sosial masyarakat yang miskin memang sudah terkaper semua, namun fakta dilapangan masih ada juga masyarakat kurang mampu belum di data.
Pada kesempatan sama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Provinsi Kepri Dr.Lenny Marlina menyampaikan progres ahir untuk program JKN-KIS di kabupaten Natuna.
Motodensi pertemuan secara menyeluruh yang pertama kendala hal dalam pencapain UHC diantaranya ialah keterbatsan anggaran yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau.
Belum optimalnya shering dana untuk kesehatan antara APDB Provinsi Kepri dengan APBD Kabupaten Kota se -Provinsi Kepri.
“Kemaren ada beberapa Kabupaten Kota langsung menyampaikan dalam pertemuan bahwa kabupaten kota sangat memerlukan dukungan bantuan shering dana kesehatan dari Provinsi Kepri, dan motodensi ini sudah kami sampaikan langsung kepada Gubenur Kepri agar dapat ditindak lanjuti,”papar Lenny.
Motodensi kedua adalah tantangan yang perlu diatasi bersama dalam rangka pencapaian JKN-KIS di Provinsi Kepri ialah kesedaran masyarakat untuk mengajukan diri kepembuatan JKN-KIS pada saat masih sehat itu masih belum optimal, rata-rata masyarakat mengajukan diri dalam pembuatan JKN-KIS ketika sudah sakit, ini tentunya akan menjadi masalah karena ada masa tunggu 14 hari yang harus dijalani oleh masyarakat dalam sekmen mandiri, hal ini terus kami lakukan bergandeng tangan dengan pemerintah Daerah untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama pada masyarakat yang sekmen mampu yang ingin mendaptar jagan pada waktu sakit tapi pada waktu sedang sehat karena memang prinsipnya adalah gotong royong.
Ia juga meminta, pemilik usaha agar bisa mendaftarkan karyawan dan keluarganya itu juga masih belum optimal, ini kami berkerjasama dengan Dinas tenaga kerja juga dengan kejaksaan Negeri masing-masing untuk terus memberikan sosialisasi, sebenarnya untuk pemiliki usaha sudah ada Undang-Undang yang menyatakan wajib untuk mendatakan tenaga kerjanya agar bisa mendapatkan pelayaan kesehatan yang maksimal.
Lenny Marlina juga menyampaikan posisi akhir penguna JKN-KIS Natuna mengalami peningkatan yang segnifikan
Untuk saat ini posisi terahir pencapaian peserta JKN-KIS dikabupaten Natuna, total penduduk yang kami ambil sebagai dasar adalah sekitar 79.000 jiwa, posisi sampai dengan bulan Agustus 2018 peserta JKN-KIS adalah 34.876 jiwa atau sekitar 44.1% artinya masih ada 44.000 lagi masyarakat Natuna yang belum mendapatkan Kartu Idonesia Sehat (KIS).
Ini sebenarnya angka cukup segnifikan bertambah diahir tahun 2017 yang lalu posisi masih sekitar 27.000 jiwa, tapi dengan sinergi bersama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah serta setekholder lainnya sudah mencapai angka 34 ribu jiwa penguna Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Artinya dalam kurun waktu delapan bulan terjadi penambahan penguna JKN-KIS sebanyak 17.000 jiwa, terang Lenny. (*)
Kiriman Rikyrinov