Anggota Komisi III DPRD Lingga Agus Norman Minta RSUD Dabo Bayar Gaji Karyawannya – WartaKepri.co.id
9 views

Anggota Komisi III DPRD Lingga Agus Norman Minta RSUD Dabo Bayar Gaji Karyawannya

Agus Norman, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lingga

https://www.wartakepri.co.id/wp-content/uploads/2018/04/DPRD-Lingga-2018-Baru.pngDPRD



PKP DREAMLAND

WARTAKEPRI.co.id, LINGGA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga, Agus Norman meminta pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo, segera membayar jasa pelayanan karyawan RSUD Dabo tahun 2018, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, nomor 21 tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Maka pembayaran jasa pelayanan tersebut wajib dibayarkan kepada karyawan RSUD baik, dokter, perawat maupun karyawan lainnya.

Pada BAB II permen terkait, tentang pemanfaatan dana kapitasi JKN, pada pasal 3 disebutkan bahwa dana kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik, untuk keperluan observas, diagnosis, perawatan, pengobatan dan untuk pelayanan kesehatan lainnya.

Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

“Sesuai aturan yang ada, itu wajib dibayarkan kepada karyawan RSUD Dabo,” kata politisi senior partai Golkar, Selasa (26/02/2019).

Juru bicara karyawan RSUD Dabo, dr. Indra Jaya mengatakan permasalahan terkait sudah dilaporkan kepada pihak berwajib, dan beberapa karyawan RSUD Dabosingkep sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, termasuk dirinya sendiri.

“Sampai hari ini belum ada kejelasan, dan ini sudah masuk keranah hukum karena polisi sudah melakukan pemanggilan beberapa karyawan,” sebut dia.

Sementara, mantan Direktur RSUD Dabo dr. Asri Wijaya yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB) Kabupaten Lingga menerangkan uang jasa pelayanan tahun 2018 sebesar Rp 1,7 miliar, telah dibayarkan pihak Rumah Sakit kepada tenaga kesehatan di RSUD, untuk menutupi jasa pelayanan tahun 2016 dan 2017.

“Untuk jasa pelayanan tahun 2016 saya bayarkan bulan Maret 2018 dan untuk uang jasa pelayanan tahun 2017 saya bayarkan pada Juni tahun kemarin juga. Semua staf kami juga tahu itu. Karena memang pada tahun 2016 dan 2017 itu jasa pelayanan mereka belum ada pembayaran,” terang dia, Selasa (26/02/2019).

Kata dia, pembayaran jasa pelayanan tahun 2016 dan 2017 dilakukan setelah pihak management melakukan konsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI terkait pembayaran oleh BLUD yang kini disandang RSUD Dabo. Pembayaran dilakukan berdasaekan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran BLUD.

Dalam Permendagri tersebut, terang dia disebutkan bahwa jaya pelayanan tenaga kesehatan boleh dibayarkan pada anggaran Rumah Sakit tahun berikutnya.Kebijakan itu dianggap murni untuk membantu hak tenaga kesehatan yang bertugas.

“Pihak BPKP menyarankan Jaspel karyawan kesehatan RSUD dibayarkan setelah RSUD Dabo sah menjadi BLUD, karena ini juga adalah pendapatan yang sah,” papar dia.

RSUD Dabo resmi menjadi BLUD pada 14 September 2016. Meski telah menyandang BLUD namun kebijakan anggaran rumah sakit masih dipegang pemerintah lewat Dinkes-PPKB.

Menurut dia, dalam Rancangan Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Dabo yang dikeluarkan pemerintah daerah, tahun 2016 dan 2017 tidak memuat pembayaran jasa pelayanan.(MK/r)

Pendapat Anda



FANINDO
DEWAN PERS WARTAKEPRI
WIRARAJA


PEMPROV KEPRI
DPRD BATAM
PEMKO BATAM
DPRD ANAMBAS
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
DPRD KARIMUN
PEMKAB KARIMUN
DPRD LINGGA
PEMKAB LINGGA