Terkait Ijtima Ulama III, Tim Advokasi TKN Nilai Apa 02 Tidak Melakukan Kecurangan

235
Berikut Lima Rekomendasi Ijtimak Ulama III Satunya Diskualifikasi Paslon Capres 01

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) calon pasangan Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma”ruf Amin, Juri Ardiantoro menyebut lima rekomendasi yang dihasilkan oleh pihak yang menamakan dirinya Ijtima Ulama III jelas bukan representasi ulama mainstream (arus utama) Indonesia.

Menurut Juri, lima rekomendasi Ijtima Ulama III ditandatangani oleh oleh KH Abdul Rasyid Abdullah Syafie, Ustaz Yusuf Muhammad Martak, Ustaz Zaitul Rasmin, Ustaz Slamet Maarif, KH Sobri Lubis, dan Ustaz Bachtiar Nashir, juga bukan pula representasi umat.

“Ulama dan umat mana yang diwakili oleh mereka, apalagi sebagian besar yang hadir adalah timses pasangan 02,” kata Juri dalam siaran persnya, Rabu (1/5/2019).

Juri juga mempertanyakan penilaian bagaimana mereka yang menyimpulkan telah terjadi kecurangan pemilu. Apalagi jika dikatakan sampai bersifat terstruktur, sistemtis dan massif. ” Kecurangan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi, katanya-katanya atau berdasarkan informasi atau potongan informasi yang dinarasikan sebagai kecurangan,” katanya.

Juri menegaskan kecurangan harus berdasarkan fakta, data, kesaksian dan verifikasi serta putusan dari lembaga yang sah dan kredibel. Ia pun mempertanyakan mereka yang menyimpulkan bahwa kecurangan hanya dilakukan oleh pendukung pasangan nomor urut 01, sementara 02 tidak melakukan kecurangan.

Dari data pengaduan yang diterima direktorat Hukum dan advokasi TKN, banyak sekali indikasi kecurangan juga dilakukan oleh pendukung pasangan 02 dan merugikan pasangan 01. Juri juga menyindir ‘para ulama’ itu yang lebih tahu tentang kecurangan ketimbang BPN, sehingga mereka merekomendasikan kepada BPN untuk mengajukan keberatan hasil pemilu.

Hingga sekarang, pihak 02 telah mendeklarasikan kemenangan lebih dari satu kali dengan angka meyakinkan. Tetapi mengapa masih menyuarakan adanya kecurangan dan meminta diskualifikasi calon 01. “Jadi, kemenangan yang mereka telah deklarasikan itu artinya apa. Pura-pura atau membohongi rakyat?” kata Juri Ardiantoro.

TKN Laporkan 14.843 Laporan Dugaan Pelanggaran Pilpres 2019

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mengaku mendapatkan 14.843 laporan dugaan pelanggaran saat Pilpres 2019. Laporan yang banyak diterima TKN salah satunya dugaan intimidasi di TPS yang dilakukan pendukung pasangan Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

“Ada 14.843 laporan pengaduan yang masuk melalui posko pengaduan, ini hampir dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Jenis-jenis pelanggaran yang kami terima, itu (diantaranya) ada intimidasi, baik itu pada saat pencoblosan di beberapa TPS, yang dilakukan simpatisan atau pendukung dari 02,” ujar Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (1/5/2019).

Irfan menyebut sejumlah intimidasi yang diduga dilakukan pendukung Prabowo-Sandi selama pencoblosan berlangsung antara lain pengerahan ormas, munculnya bendera ornas di TPS tertentu, adanya petugas yang memakai atribut 02, serta munculnya spanduk-spanduk bernada provokatif di sekitar TPS.

“Di dalam TPS ada bendera ini. Lalu ada ormas juga, mereka menjaga TPS, sedangkan kita ketahui, keamanan di dalam TPS itu sudah ditentukan oleh undang-undang dan KPU, itu dilakukan oleh pamdal TPS, bukan dari ormas ataupun yang lainnya,” ujar Irfan.

“Lalu ada beberapa spanduk yang tersebar di beberapa titik, bertuliskan ‘jangan mau diadu domba, Islam agamaku, partai Islam pilihanku’, kemudian ‘jangan pilih partai yang menista agama’. Lalu juga ada simbol 02 yang diduga digunakan oleh PPS, ada di TPS Pondok Aren, kelurahan Pondok Jaya, Jakarta, petugas KPPS menggunakan atribut 02, garuda merah. Artinya apa, ini bentuk sebuah intimidasi kalau kami lihat, kepada para pemilih yg hadir di TPS,” imbuhnya.(*)

Sumber: Republika/Antara/detik.com

Komentar Anda

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PKPONLINE PKP DREAMLAND